KABARBURSA.COM — Konflik Iran–Israel yang memicu lonjakan harga energi global mulai membayangi perekonomian Indonesia. Lonjakan harga minyak dunia yang menembus USD100 per barel atau sekitar Rp1,68 juta per barel dinilai berpotensi menekan APBN sekaligus menggerus daya beli masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan dampak lanjutan dari konflik tersebut. Menurut dia, eskalasi yang terjadi di sekitar Selat Hormuz bisa berubah menjadi gelombang geoekonomi yang menghantam perekonomian nasional.
Harga minyak dunia yang terdorong naik hingga menembus USD100 per barel atau sekitar Rp1,68 juta per barel dinilai menjadi sinyal paling nyata. Kenaikan tersebut berpotensi menyeret Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 ke dalam tekanan defisit yang lebih dalam.
Ia menilai situasi itu bukan sekadar persoalan indikator makro, melainkan langsung berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kita tidak sedang bicara angka di atas kertas, tapi harga sepiring nasi di meja rakyat. Kenaikan harga minyak dunia adalah alarm imported inflation yang bisa melumat daya beli masyarakat bawah dalam sekejap,” ujar Amin dalam keterangannya di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 1 Maret 2026.
Imported inflation yang dimaksud merupakan kenaikan harga barang di dalam negeri akibat mahalnya komoditas impor seperti bahan bakar, gandum, kedelai, hingga bahan baku pupuk. Kondisi ini bisa dipicu oleh lonjakan harga global maupun pelemahan nilai tukar rupiah. Dampaknya merembet ke biaya produksi dan berujung pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen.
Amin melihat pemerintah berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, lonjakan harga energi akan memperbesar beban subsidi dan menekan ruang fiskal. Di sisi lain, pengurangan subsidi tanpa perhitungan matang berpotensi memicu gejolak sosial. Ia menyebut pilihan kebijakan dalam situasi seperti ini sebagai simalakama yang harus dihadapi dengan langkah terukur dan presisi.
Menurut dia, tekanan terhadap sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk akibat serangan balasan Iran berpotensi menciptakan efek berantai pada distribusi energi global. Dampaknya tidak hanya pada harga minyak, tetapi juga pada stabilitas ekonomi negara-negara yang bergantung pada impor energi.
Tiga Langkah Meredam Guncangan
Untuk menghadapi kemungkinan terburuk, Amin mendorong pemerintah segera mengambil langkah luar biasa yang bersifat cepat dan terarah. Langkah pertama berupa realokasi anggaran. Ia meminta pemerintah menyisir belanja proyek yang dinilai tidak strategis untuk dialihkan menjadi tambahan Bantuan Langsung Tunai energi serta subsidi pangan. Kebijakan ini dianggap penting untuk menjaga daya beli masyarakat bawah ketika tekanan harga mulai terasa.
Langkah kedua menyangkut diplomasi energi. Pemerintah didorong mencari sumber pasokan minyak dari wilayah yang tidak terdampak konflik guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang terganggu di Timur Tengah.
Langkah ketiga berkaitan dengan kebijakan moneter. Bank Indonesia diminta menjaga stabilitas rupiah dari potensi arus keluar modal tanpa menaikkan suku bunga secara agresif yang dapat menekan pertumbuhan kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam drama geopolitik ini. Diplomasi ekonomi kita harus aktif menekan lembaga internasional agar spekulan tidak memainkan harga komoditas di tengah penderitaan global,” tegasnya.
Amin menilai krisis ini seharusnya menjadi momentum untuk menguji ketahanan pangan dan energi nasional. Selama ini, kemandirian ekonomi kerap menjadi jargon dalam berbagai kebijakan, namun situasi global yang bergejolak akan menjadi ukuran nyata apakah konsep tersebut benar-benar telah berjalan.
Menurut dia, pemerintah perlu menyeimbangkan berbagai program berbiaya besar dengan penguatan bantalan sosial agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. “Pemerintah perlu menyeimbangkan berbagai program berbiaya besar dengan penebalan bantalan sosial demi menjaga daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak energi global saat ini,” kata Amin.
Di tengah ketidakpastian global, kebijakan fiskal yang presisi dan respons cepat dinilai menjadi kunci agar tekanan eksternal tidak berubah menjadi krisis domestik yang lebih dalam.(*)
