KABARBURSA.COM - Industri perbankan Indonesia masih bisa menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Meski begitu, sektor perbankan diminta tetap menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan keberlanjutan pertumbuhan.
Ketua Umum PERBANAS yang juga Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan hal tersebut dalam forum CFO PERBANAS bertajuk “Driving Acceleration with Accountability” yang digelar di Jakarta, Jumat 6 Maret 2026.
Forum tersebut turut dihadiri Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Dalam paparannya, Hery menyatakan fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level yang solid. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit yang mencapai 9,96 persen secara tahunan (year on year/YoY) per Januari 2026, naik dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 9,63 persen YoY.
Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga mencatatkan kinerja positif dengan kenaikan 13,48 persen YoY. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) masih terjaga di level 2,14 persen.
Dari sisi permodalan, industri perbankan juga memiliki bantalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai sekitar 25,87 persen.
“Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ucapnya.
Hery menyebut, ketegangan geopolitik global yang berlarut-larut berpotensi memicu kenaikan harga energi dan pangan. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat sekaligus memperlambat aktivitas ekonomi.
Situasi tersebut juga berpotensi menekan kinerja sektor usaha dan meningkatkan risiko kredit bermasalah. Karena itu, perbankan perlu lebih selektif dalam menyalurkan kredit serta memperkuat manajemen risiko dan kualitas aset.
Hery lanjut menjelaskan, industri perbankan perlu menyiapkan sejumlah protokol mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
Pertama, memperkuat manajemen risiko melalui stress test sektoral, khususnya pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM. Bank juga perlu memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi kenaikan NPL serta menerapkan disiplin kredit dan risk-based pricing.
Kedua, memastikan likuiditas tetap memadai dengan memperkuat indikator seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan arus kas perbankan di tengah potensi volatilitas dana.
Ketiga, mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing. Hal itu dilakukan dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging), serta mengelola mismatch jatuh tempo valuta asing.
Menurut Hery, langkah tersebut penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valas bagi sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, agar aktivitas perdagangan nasional tetap berjalan lancar.
Senada dengan Hery, Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menilai kondisi industri perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan.
“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” pungkas Deden. (info-bks/*)
