KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti serius kondisi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menegakkan standar kebersihan dan keamanan pangan di program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Temuan lapangan menunjukkan masih banyak dapur Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) yang beroperasi dari rumah biasa dengan ventilasi terbatas, drainase buruk, hingga menimbulkan aroma tidak sedap. Irma memperingatkan BGN agar segera melakukan evaluasi, sebelum masalah kesehatan massal muncul.
“Dapur itu dari rumah, mohon maaf ventilasinya tidak ada, drainasenya pembuangan airnya susah, sehingga SPPG-nya bau, sanitasinya buruk. Ini mungkin butuh evaluasi oleh BGN agar tidak menjadi bom waktu di kemudian hari,” tegas Irma Suryani di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa 20 Januari 2026.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti rendahnya tingkat sertifikasi kebersihan. Berdasarkan data yang ada, baru sekitar 32 persen atau 6.150 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Artinya, mayoritas dapur umum yang melayani anak-anak dan ibu hamil beroperasi tanpa jaminan standar kebersihan memadai, menimbulkan risiko bagi penerima manfaat program.
Kekhawatiran Irma semakin meningkat terkait potensi keracunan pangan. Ia mengungkap adanya temuan makanan matang yang tidak layak konsumsi, termasuk kasus ayam goreng yang mengandung belatung. Menurutnya, situasi ini sulit diterima jika bukan karena kelalaian fatal atau potensi sabotase, mengingat belatung ditemukan pada makanan yang sudah diolah.
“Saya ingin menyampaikan kehati-hatian kita semua terkait adanya sabotase. Enggak mungkin di ayam goreng itu ada belatung. Kalau di sayuran saya masih bisa paham, tapi di menu matang yang sudah diolah ada belatung masih hidup, menurut saya itu enggak make sense,” cetusnya.
Insiden ini menjadi peringatan serius bagi BGN untuk memperketat pengawasan dapur SPPG, memastikan sanitasi optimal, serta menegakkan standar hygiene yang dapat menjamin keselamatan anak-anak dan ibu hamil yang menjadi penerima program. Evaluasi menyeluruh, kata Irma, tidak bisa ditunda demi mencegah potensi bencana kesehatan di masa depan.(*)
