KABARBURSA.COM — Produksi minyak Indonesia pernah berada di masa keemasan. Pada 1996–1997, lifting minyak nasional menyentuh kisaran 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari. Saat itu, konsumsi domestik hanya sekitar 500 ribu barel per hari. Indonesia bahkan masih mengekspor sekitar 1 juta barel per hari.
Tiga dekade berselang, gambarnya berbalik drastis. Pada 2024, produksi minyak nasional tinggal sekitar 580 ribu barel per hari. Penurunan tajam itu menjadi salah satu sorotan utama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026.
“Lifting kita itu paling tinggi itu ’96-’97. Waktu itu sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita hanya 500 ribu barel per day, kita ekspor 1 juta barel,” ujar Bahlil di hadapan para menteri dan pelaku usaha.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menampilkan grafik profil produksi minyak Indonesia dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. Data tersebut menunjukkan lifting minyak nasional turun dari 1.591 ribu barel per hari pada 1996 menjadi sekitar 580 ribu barel per hari pada 2024, mencerminkan tren penurunan produksi dalam hampir tiga dekade terakhir. Foto: Alpin Pulungan/KabarBursa.com.
Menurut dia, setelah periode tersebut, produksi terus merosot. Sejak 2008 hingga 2016, kenaikan produksi hanya datang dari lapangan-lapangan besar seperti Banyu Urip. Selebihnya, target lifting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kerap tak tercapai. “Pasca itu 10 tahun enggak pernah lifting minyak mencapai target APBN. Baru di 2025 alhamdulillah target lifting kita mencapai APBN,” katanya.
Sumur Tua dan Ribuan Sumur Menganggur
Bahlil memetakan persoalan hulu migas ke dalam satu diagnosis sederhana, yakni fakta bahwa sumur-sumur Indonesia sudah menua. Dari sekitar 40 ribu sumur yang ada, hanya sekitar 18 ribu yang aktif berproduksi. Sisanya, ribuan sumur berada dalam kondisi tidak berfungsi atau idle.
Data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 6.402 sumur idle yang tidak berproduksi. Dari jumlah itu, sekitar 4.457 sumur masih memiliki potensi hidrokarbon. Sebanyak 1.040 sumur lainnya masih dalam proses review potensi dan kondisi teknis. “Sumur-sumur kita ini sudah pada tua. Total sumur kita 40 ribu, kurang lebih, itu yang berfungsi hanya 18 ribu. Selebihnya tidak berfungsi, idle well,” ujar Bahlil.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan strategi reaktivasi sumur idle dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. Dalam paparannya, Kementerian ESDM mencatat terdapat 6.402 sumur idle yang tidak berproduksi dan menjadi fokus peningkatan lifting minyak nasional. Foto: Alpin Pulungan/KabarBursa.com.
Pemerintah menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, mengoptimalkan sumur tua melalui kolaborasi teknologi, termasuk teknik peningkatan produksi seperti enhanced oil recovery dan metode pengeboran lanjutan. Kedua, menawarkan sumur-sumur yang tidak dikerjakan oleh kontraktor eksisting kepada swasta, baik domestik maupun asing. Ketiga, memberikan ultimatum kepada wilayah kerja yang sudah mendapatkan persetujuan pengembangan atau plan of development namun tak kunjung beroperasi.
“Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi belum jalan-jalan, sekarang kita kasih ultimatum, kalau enggak kita cabut,” kata Bahlil tegas.
Ultimatum untuk Blok Mangkrak
Salah satu contoh yang ia singgung adalah Blok Masela yang dikelola Inpex. Menurut Bahlil, konsesi blok tersebut sudah berjalan 26 tahun tanpa realisasi optimal. “Begitu surat cinta kita kasih, alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan, investasinya sekitar 18 miliar USD,” ujarnya.
Langkah ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya serius pemerintah mengembalikan tren produksi nasional. Hingga 2025, realisasi reaktivasi sumur idle ditargetkan mencapai lebih dari 1.000 sumur. Pada periode 2021–2024, reaktivasi sudah dilakukan terhadap ratusan sumur setiap tahun dengan kontribusi tambahan produksi ribuan barel per hari.
Selain itu, pemerintah juga akan melegalkan dan mengaktivasi sumur-sumur rakyat yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Jumlahnya diperkirakan mencapai 45 ribu titik. Bahlil menilai, kebijakan ini bukan semata soal produksi, tetapi juga distribusi manfaat ekonomi ke masyarakat.
“Jangan sampai ada persepsi bahwa usaha minyak itu hanya milik pengusaha besar, hanya milik BUMN, dan hanya milik investor asing. Pasal 33 harus kita jalankan dengan baik agar rakyat juga mendapatkan hak yang sama,” kata dia.
Kejar Ketahanan dan Kedaulatan Energi
Dorongan peningkatan lifting minyak, menurut Bahlil, merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rangka ketahanan dan kedaulatan energi. Ia menyebut sektor energi sebagai bahan baku utama bagi industri dan digitalisasi sehingga penurunan produksi domestik akan berdampak luas pada neraca perdagangan dan beban impor.
Meski demikian, ia mengakui pekerjaan di sektor migas tidak bisa instan. “Kalau Menteri Pertanian itu ada uang, ada pupuk, ada lahan, tiga bulan panen. Kalau Menteri ESDM itu ada uang belum tentu bor ada minyak. Apalagi bornya empat tahun baru ada hasil,” ujarnya setengah berkelakar.
Pernyataan itu menggambarkan kompleksitas sektor hulu migas. Namun pemerintah tampak memilih pendekatan agresif, yakni dengan menekan blok-blok mangkrak, mengaktifkan sumur idle, serta membuka ruang kolaborasi investasi.
Di tengah tren penurunan produksi sejak akhir 1990-an, strategi tersebut menjadi pertaruhan besar. Jika berhasil, lifting minyak bisa kembali mendekati target APBN secara konsisten. Jika tidak, ketergantungan impor energi akan semakin dalam dan ruang fiskal makin tertekan.
Kini, setelah hampir tiga dekade grafik produksi menurun, pemerintah menempatkan 2025 sebagai titik balik. Targetnya bukan sekadar memenuhi angka APBN, tetapi membangun kembali fondasi produksi nasional yang lebih tahan terhadap gejolak global dan fluktuasi harga minyak dunia.(*)
