KABARBURSA.COM -- Pemerintah kian serius mempercepat penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50). Langkah strategis ini diklaim bukan cuma memperkuat ketahanan energi hulu-hilir, tapi juga diklaim ampuh menjadi penyelamat pundi-pundi negara lewat penghematan devisa yang mencapai Rp133,3 triliun.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa program biodiesel merupakan salah satu senjata utama nasional untuk memangkas ketergantungan pada impor solar.
“Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Eniya dalam keterangannya, dikutip Kamis, 28 Mei 2026.
Bukan sekadar urusan lingkungan, dampak instan dari kebijakan ini langsung terasa pada stabilitas ekonomi makro, khususnya dalam menjaga performa industri sawit di tengah ketidakpastian pasar global.
Keberhasilan menuju B50 didorong oleh modal kuat dari realisasi program B40 pada tahun 2025. Sepanjang tahun lalu, serapan biodiesel tercatat moncer hingga 14,94 juta kiloliter (kL), atau menembus 95,67 persen dari total alokasi yang disiapkan sebesar 15,61 juta kL.
Implementasi tersebut turut memberikan manfaat berupa penghematan devisa sekitar Rp133,3 triliun, peningkatan nilai tambah sebesar Rp20,92 triliun, penyerapan tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang, serta kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 39,66 juta ton CO2.
“Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” tambah Eniya.
Kendati ambisius mengejar target B50, pemerintah memastikan tidak akan gegabah. Rangkaian pengujian teknis yang komprehensif dan ketat saat ini terus bergulir di berbagai sektor vital guna memastikan mesin-mesin operasional di lapangan tetap aman dan andal.
Sektor-sektor yang tengah melakoni uji coba B50 tersebut meliputi, Otomotif (kendaraan umum dan pribadi), Alat mesin pertanian (alsintan), Alat berat pertambangan, Angkutan laut/maritim, Pembangkit listrik, dan Moda transportasi perkeretaapian.
Satu hal yang menarik, proyek besar ini dipastikan tidak akan menyedot atau membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah memanfaatkan mekanisme insentif yang bersumber langsung dari pengelolaan dana sawit (BPDPKS) untuk menjaga aspek keekonomiannya.
Keseimbangan antara pasokan energi domestik, keberlanjutan industri sawit, serta stabilitas ekonomi makro tetap menjadi prioritas utama yang dipelototi oleh pemerintah melalui koordinasi lintas sektor.
“Melalui pemanfaatan energi domestik dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Indonesia ingin membangun sistem energi yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Eniya. (*)
