KABARBURSA.COM – Menarik untuk membicarakan PT Danareksa (Persero), terutama terkait perombakan jajaran komisarisnya. Sejumlah figure politik dan tokoh yang dekat dengan lingkar kekuasaan, masih dalam struktur baru tersebut.
Mengutip Keterbukaan Informasi BEI, Selasa, 18 November 2025, nama-nama seperti Helmy Faishal Zaini, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi teratas. Dalam catatan tersebut, Helmy menjabat sebagai Komisaris Utama Danareksa.
Yang mengherankan, Helmy masih tercatat aktif sebagai politisi. Posisi strategisnya di BUMN menyalakan perdebatan mengenai potensi konflik kepentingan serta urgensi profesionalismenya dalam pengawasan perusahaan negara.
Selain Helmy, ada juga nama Sappalha Ahmad. Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen, padahal saat ini dirinya masih mengemban jabatan serupa di PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkode saham JSMR.
Rangkap jabatan ini jelas menimbulkan pertanyaan, terutama terkait efektivitas fungsi pengawasan dan independensi komisaris di perusahaan besar ini.
Nama lain yang turut masuk adalah Abdullah Aufa Fuad, mantan Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Penunjukannya sebagai Komisaris Independen Danareksa kembali menguatkan kesan perputaran kursi komisaris di BUMN yang sering kali berpindah di antara tokoh yang sama.
Yang paling menyita perhatian publik adalah masuknya Bupati Probolinggo Muhammad Haris Perdana, sebagai Komisaris Danareksa.
Penempatan kepala daerah aktif ke posisi komisaris BUMN dinilai rawan menimbulkan tumpang tindih fokus dan membuka ruang konflik kepentingan antara urusan daerah dan bisnis negara.
Kontroversi juga muncul dengan masuknya nama Darmizal, Ketua Umum Relawan Jokowi untuk pemenangan Prabowo–Gibran. Penunjukan tokoh relawan politik ke posisi strategis dipandang sebagian kalangan sebagai sinyal kuat bahwa jabatan komisaris BUMN masih kental dengan nuansa balas jasa politik.
Terakhir, Didid Noordiatmoko, mantan Kepala Bappebti, ikut didapuk sebagai Komisaris Danareksa. Meski memiliki pengalaman birokrasi, publik menyoroti apakah penunjukan ini dilakukan berdasarkan kompetensi atau bagian dari pola penempatan birokrat yang baru saja purna tugas.
Rangkaian penunjukan ini mempertegas kembali kritik lama bahwa BUMN kerap menjadi tempat parkir politik, ketimbang ruang profesional yang fokus pada efisiensi dan kinerja.
Hingga saat ini, Danareksa belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pertimbangan profesional di balik penunjukan nama-nama tersebut.(*)
