KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), lembaga baru hasil transformasi dari Kementerian BUMN. Upacara kenegaraan itu berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.
Penetapan keduanya tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 109 P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN, tepat pukul 15.00 WIB, menandai babak baru tata kelola perusahaan pelat merah di Tanah Air.
Di hadapan Presiden, para pejabat yang dilantik mengucap sumpah jabatan dengan suara mantap. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab,” demikian penggalan sumpah yang dipandu langsung oleh Kepala Negara.
Selain jajaran BP BUMN, Presiden Prabowo juga melantik susunan baru Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Anggito Abimanyu dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, didampingi oleh Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua. Hadir pula Doddy Zulverdi sebagai Anggota Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, serta Ferdinan Dwikoraja Purba yang mengemban tugas di Bidang Program Penjaminan Polis. Sementara posisi ex-officio LPS diisi oleh Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, serta Aida Suwandi Budiman dari Bank Indonesia.
Tak berhenti di situ. Dalam rangkaian pelantikan yang sama, Prabowo juga mengambil sumpah jabatan Mathias Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025—2030. Dua nama lain turut diperkenalkan: Akhmad Wiyagus yang kini menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri, serta dr. Benny Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan.
Pelantikan sore itu menandai akhir dari era Kementerian BUMN. Struktur lama resmi berganti rupa menjadi Badan Pengaturan BUMN—sebuah langkah reformasi yang menegaskan arah baru tata kelola perusahaan milik negara. Transformasi ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari revisi Undang-Undang BUMN yang telah disetujui DPR RI pada Kamis, 2 Oktober. Sebuah momentum penting dalam sejarah birokrasi ekonomi Indonesia.(*)
