KABARBURSA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penilaian tersebut terekam dalam rangkaian survei nasional dan daerah yang dilakukan Politika Research & Consulting (PRC) selama lima bulan terakhir, yang memotret persepsi publik terhadap kinerja awal pemerintahan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Riset Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, mengatakan mayoritas responden menempatkan MBG sebagai program presiden yang paling bermanfaat dan layak untuk dilanjutkan. Survei tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran sikap publik, dari semula ragu dan menolak, menjadi relatif puas setelah program dijalankan.
“Responden menilai MBG sebagai program yang paling terasa langsung dampaknya,” kata Nurul Fatta dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Minggu, 28 Desember 2025.
Menurutnya, MBG kini telah menjadi identitas utama Presiden Prabowo di mata masyarakat. Seperti halnya pembangunan infrastruktur dan kebijakan sembako yang melekat pada pemerintahan sebelumnya, MBG dipersepsikan sebagai wajah kebijakan Presiden Prabowo saat ini. Namun, tingginya tingkat penerimaan publik juga dibarengi dengan ekspektasi yang semakin besar terhadap kualitas pelaksanaan program.
PRC mencatat bahwa responden menaruh perhatian serius pada persoalan teknis pelaksanaan MBG, mulai dari kasus keracunan makanan, pengelolaan dapur umum, hingga kualitas makanan yang diterima. Temuan survei menunjukkan bahwa kritik publik terhadap MBG lebih dipahami sebagai evaluasi implementasi kebijakan, bukan sebagai penolakan terhadap program itu sendiri.
“Bagi responden, kritik itu bentuk peringatan agar pelaksanaan tidak sembrono,” ujar Fatta.
Selain MBG, survei PRC juga merekam persepsi publik terhadap agenda pemberantasan korupsi. Mayoritas responden menilai upaya antikorupsi mengalami perbaikan, seiring meningkatnya kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi serta penindakan hukum terhadap sejumlah kepala daerah. Meski demikian, sekitar 40 persen responden masih menilai pemberantasan korupsi belum menunjukkan perubahan berarti atau bahkan memburuk.
Nurul Fatta menilai temuan tersebut mencerminkan masih kuatnya persepsi publik terhadap lemahnya pencegahan korupsi dan kekhawatiran adanya penegakan hukum yang tidak merata. Jika tidak ditangani secara konsisten, kondisi ini berpotensi menggerus legitimasi agenda antikorupsi pemerintah.
Survei tersebut juga menyoroti pandangan responden terhadap kualitas demokrasi dan komunikasi politik pejabat publik. Meski pemerintah mencantumkan penguatan demokrasi dan HAM dalam Asta Cita, sebagian responden menilai sikap defensif dan anti-kritik dari sejumlah pejabat justru melemahkan kepercayaan terhadap praktik demokrasi.
“Responden melihat demokrasi sebagai ruang kritik, bukan ruang pembungkaman,” kata Fatta.
Isu lain yang disorot responden adalah wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung. Mayoritas responden menilai gagasan tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan berpotensi mengurangi hak politik warga negara. Jika wacana tersebut dipaksakan, publik menilai komitmen demokrasi pemerintah berisiko dipersepsikan mundur.
Selain itu, responden juga masih mencemaskan persoalan lapangan pekerjaan dan krisis lingkungan. Ketersediaan kerja dinilai belum sepenuhnya terjawab, sementara arah kebijakan lingkungan dipersepsikan belum sensitif terhadap risiko deforestasi dan bencana ekologis yang terus berulang di berbagai daerah.
Secara umum, tingkat kepuasan responden terhadap Presiden Prabowo tercatat relatif tinggi sejak awal masa jabatan. Namun, PRC menekankan bahwa kepuasan tersebut bersifat parsial dan tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan tanpa syarat atas seluruh kebijakan pemerintah.
“Kepuasan publik harus dibaca sebagai modal evaluasi, bukan cek kosong,” ujar Fatta.(*)
