KABARBURSA.COM - Rencana Indonesia untuk bergabung dengan BRICS memang banyak menuai pro dan kontra. Salah satu pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, ikut berkomentar terkait hal ini.
Connie menilai, keanggotaan Indonesia di BRICS dapat menjadi katalis yang menguntungkan, karena membuka peluang besar dalam hal peningkatan kerja sama dengan anggota di dalamnya.
“Keanggotaan Indonesia di BRICS dapat menjadi katalis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global,” kata Connie saat menjadi pembicara di sesi diskusi yang bertajuk ‘How to Win Geopolitics: Our Nation Journey’s to Wealth and Influence’, yang diselenggarakan Permata Bank di Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Kendati demikian, Connie menyebut bakal ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal menjaga hubungan diplomatic yang seimbang dengan negara barat, khususnya Amerika Serikat.
Menurut dia, Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi agar dapat memanfaatkan rivalitas geopolitik secara optimal. Sedangkan manfaat lain yang bisa didapat Indonesia adalah mendapat akses pembiayaan melalui New Development Bank (NDB).
Connie menilai, pembiayaan NDB lebih menguntungkan Indonesia karena minim syarat seperti yang dilakukan Bank Dunia dan IMF.
Selain itu, manfaat bergabung di BRICS adalah membuka peluang dalam hal diversifikasi ekspor dan mengurangi ketergantungan kepada negara Barat, terutama kepada dolar.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap dolar, Indonesia juga memiliki peluang baru dalam hal kemitraan di bidang energi terbarukan.
Semakin Terikat dengan China
Professor of Petersburg State University School of International Relations itu mengungkapkan, bahwa mengurangi keterikatan dengan Bank Dunia dan IMF dapat membuat Indonesia semakin ketergangungan dengan China dalam hal investasi dan perdagangan. Menurutnya, hal ini tidak membuat kedaulatan Indonesia terbangun.
Di sisi lain, hubungan Indonesia dengan Amerika dan negara Barat lainnya akan renggang karena hal ini. Terlebih lagi ketika Amerika berada di bawah pemerintahan Trump.
Diberitakan sebelumnya, Indonesia menyatakan minatnya bergabung dengan BRICS, kelompok ekonomi utama yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi negara berkembang di kancah global. Negara-negara BRICS diketahui menyumbang 35 persen output ekonomi dunia.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan komitmen Indonesia bergabung dengan BRICS saat pertemuan di Kazan dua hari lalu. Proses keanggotaan pun kini masih berlangsung.
Masih Bergantung Dolar
Kendati demikian, rencana Indonesia untuk bergabung dengan BRICS diperkirakan memberikan dampak positif terhadap pasar modal, meskipun efeknya baru akan terasa dalam jangka panjang.
Head Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi, menjelaskan bahwa tujuan utama anggota BRICS saat ini adalah mengurangi dominasi Dolar Amerika Serikat (USD).
Kelompok tersebut dibentuk untuk meningkatkan kerja sama politik, ekonomi, dan sosial antarnegara anggotanya serta memberikan peran lebih besar bagi negara berkembang dalam sistem internasional.
“Untuk sekarang, suka atau tidak suka, dominasi mata uang internasional masih dipegang oleh USD,” ujar Oktavianus kepada Kabarbursa.com beberapa waktu lalu.
Meski USD masih mendominasi, Oktavianus mencermati bahwa nilai mata uang tersebut mulai menunjukkan penurunan. Ia melihat ini sebagai momentum yang baik bagi mata uang BRICS untuk menguat. Kondisi ini berpotensi menjadi sentimen positif bagi pasar modal setelah Indonesia resmi menjadi bagian dari BRICS.
“Hal ini bisa menjadi sentimen positif, karena jika kita lihat, negara-negara yang tergabung dalam BRICS memiliki PDB yang cukup besar,” katanya.
Namun, Oktavianus menegaskan bahwa dampak positif tersebut kemungkinan baru terasa dalam jangka panjang. Pasalnya, Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada USD.
"Apakah dampaknya bisa dirasakan dalam waktu dekat? Kami justru melihat ini adalah proses yang membutuhkan waktu cukup panjang,” tutupnya.
Ganggu Netralitas Indonesia
Sementara itu, Direktur China-Indonesia Desk di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rakhmat menegaskan bahwa saat ini belum ada urgensi bagi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS.
Ia khawatir keberadaan China dalam kelompok tersebut dapat mempengaruhi independensi Indonesia dalam menanggapi isu-isu krusial, terutama terkait dengan manuver China di Laut China Selatan.
“Hingga saat ini, keinginan untuk bergabung dengan BRICS tidak menunjukkan urgensi yang jelas bagi Indonesia,” ujar Zulfikar di Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Peneliti CELIOS, Yeta Purnama, juga menyoroti kebimbangan pemerintah Indonesia dalam bersikap. Ia mengingatkan bahwa baru-baru ini, saat Indonesia merayakan pelantikan presiden, kapal China memasuki wilayah yuridiksi di Natuna Utara.
“Belum ada tanggapan langsung dari Presiden Indonesia terkait isu tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah ragu dalam bersikap di tengah keinginan untuk bergabung dengan BRICS,” jelas Yeta.
Di sisi lain, konflik yang intens antara anggota BRICS, seperti China dan India, di tiga wilayah perbatasan Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh dinilai dapat mengganggu stabilitas hubungan antara kedua negara. Menurut Zulfikar, ketegangan ini dapat memengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS secara keseluruhan.
Selain itu, keputusan bergabungnya Indonesia ke BRICS juga dapat berdampak negatif terhadap peluang Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui kemitraan dengan OECD jauh lebih signifikan dibandingkan dengan BRICS,” tambah Yeta.
Ia menekankan bahwa dengan lebih banyak anggota dalam OECD, Indonesia perlu mendiversifikasi mitra ekonomi di luar China.
“Energi dan fokus pemerintahan baru untuk terlibat dalam banyak kerjasama multilateral akan memerlukan biaya yang tinggi, termasuk biaya keanggotaan. Oleh karena itu, lebih efektif untuk fokus pada kemitraan yang sudah ada,” tutup Yeta.(*)
