KABARBURSA.COM — Pemerintah ingin menegaskan sejak awal bahwa Visi Indonesia Emas 2045 bukan poster di dinding atau jargon yang dipajang tiap peringatan hari besar. Ini merupakan proyek panjang lintas generasi, lintas pemerintahan, dan lintas kepentingan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutnya sebagai kerja besar yang menuntut disiplin, konsistensi, dan mesin pertumbuhan yang benar-benar bekerja.
Narasi itu disampaikan Purbaya saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Agung yang digelar secara daring pada Selasa, 13 Januari 2026. Di forum itu, ia menjabarkan Asta Cita bukan sekadar daftar janji, melainkan kerangka kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan manfaat pembangunan tidak berhenti di kelompok tertentu saja.
“Asta Cita menuntut pertumbuhan tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan. Mesin pertumbuhan harus bekerja selaras. Mesin fiskal, mesin sektor keuangan, dan investasi,” kata Purbaya, dikutip dari laman resmi kemenkeu.go.id, Kamis, 14 Januari 2026.
Pemerintah, kata dia, sedang mengandalkan tiga mesin utama untuk mendorong laju ekonomi. Mesin pertama adalah fiskal. Di titik ini, APBN diposisikan bukan hanya sebagai alat belanja, tapi sebagai penggerak ekonomi yang harus tepat sasaran dan tepat waktu. Belanja negara dituntut bebas dari kebocoran dan benar-benar sampai ke tujuan yang direncanakan.
Mesin kedua adalah sektor keuangan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan moneter berjalan seiring dengan arah fiskal. Jangan sampai, kata Purbaya, satu kebijakan menekan rem, sementara yang lain justru menginjak gas. Sinkronisasi ini dianggap penting agar stabilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan pertumbuhan.
Mesin ketiga adalah investasi. Di sektor inilah pemerintah melihat banyak potensi yang selama ini tertahan oleh persoalan klasik. Mulai dari perizinan yang berbelit, tumpang tindih aturan, hingga hambatan di lapangan. Untuk itu, pemerintah membentuk satuan tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang fokus menyelesaikan debottlenecking investasi.
Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang rutin untuk membedah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pelaku usaha. Pendekatannya praktis. Hambatan dicatat, dicari akar masalahnya, lalu diselesaikan satu per satu. Harapannya, iklim investasi menjadi lebih kondusif dan dunia usaha tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian.
“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” tandas Purbaya.
Kerangka besar itu kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran. Untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2026 diarahkan bersifat ekspansif namun tetap terukur. Pemerintah menyiapkan delapan agenda prioritas sebagai fokus belanja negara. Arah belanja ditujukan agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi jangka panjang ekonomi nasional.
Mesin Ekonomi Indonesia Masih Berjalan, Belum Berlari
Di luar narasi besar soal mesin pertumbuhan, data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih bergerak dalam koridor yang relatif stabil, namun belum beranjak jauh dari pola lama. Dengan kata lain, mesin ekonomi Indonesia masih berjalan, belum sampai pada level berlari. Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional bertahan di kisaran lima persen, sebuah angka yang konsisten tetapi juga mencerminkan tantangan struktural.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berada di level 5,05 persen. Setahun berselang, laju ekonomi masih bertahan di sekitar 5,03 persen. Pada 2025, ekonomi kembali tumbuh 5,04 persen secara tahunan pada triwulan ketiga. Angka-angka ini menegaskan bahwa ekonomi Indonesia relatif tahan banting di tengah tekanan global, namun juga belum menunjukkan akselerasi signifikan.
Lembaga internasional melihat pola yang sama. Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 4,9 persen pada 2025. Bank Indonesia memperkirakan ada ruang dorongan pada 2026 hingga kisaran 5,3 persen, terutama jika belanja fiskal dan investasi dapat dipercepat. Namun, proyeksi tersebut masih berada di bawah laju pertumbuhan 6 hingga 7 persen yang secara teoritis dibutuhkan untuk mengejar status negara berpendapatan tinggi sebelum 2045.
Keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu penjelasan mengapa akselerasi tidak mudah dicapai. Rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan. Data penerimaan menunjukkan rasio pajak Indonesia berada di kisaran 10 hingga 11 persen terhadap produk domestik bruto. Angka ini jauh di bawah Thailand yang telah menembus kisaran 17 persen dan Vietnam yang berada di sekitar 16 persen.
Rasio pajak yang sempit membuat kapasitas APBN sebagai mesin pertumbuhan memiliki batas alami. Belanja negara memang dapat diperluas, tetapi ruangnya terbatas tanpa peningkatan penerimaan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, tuntutan agar belanja negara tepat sasaran dan bebas kebocoran menjadi krusial, bukan sekadar jargon efisiensi.
Sementara itu, mesin investasi masih menjadi penopang optimisme pemerintah. Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai sekitar Rp1.434 triliun, tumbuh lebih dari 13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Porsi investasi domestik masih mendominasi dengan penanaman modal dalam negeri menyumbang hampir Rp790 triliun, sementara penanaman modal asing berada di kisaran Rp645 triliun.
Pada triwulan ketiga 2025 saja, realisasi investasi mencapai sekitar Rp491 triliun. Sektor hilirisasi dan industri padat modal menjadi penggerak utama, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong nilai tambah di dalam negeri. Namun, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa investasi masih perlu didorong lebih agresif untuk menopang target pertumbuhan jangka panjang.
Gambaran ini memperlihatkan bahwa tiga mesin pertumbuhan yang kerap disebut pemerintah memang bergerak, tetapi belum sepenuhnya berlari. Pertumbuhan ekonomi masih stabil namun datar, ruang fiskal terbatas oleh rasio pajak yang rendah, dan investasi tumbuh tetapi belum mencapai potensi maksimalnya. Di titik inilah tantangan Visi Indonesia Emas 2045 berada, bukan pada kekurangan rencana, melainkan pada konsistensi eksekusi dan keberanian menembus batas struktural yang selama ini membatasi laju ekonomi nasional.(*)
