KABARBURSA.COM — Pemerintah menyiapkan ambisi besar untuk membawa ekonomi Indonesia melompat ke level baru. Di tengah kegamangan investor global karena gejolak ekonomi dunia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan peta jalan pertumbuhan jangka menengah yang agresif: menembus 6 persen pada 2026, lalu naik bertahap hingga mencapai 8 persen pada 2029.
Target itu ia sampaikan dalam sesi diskusi bertema Aligning Policy and Private Capital to Debottleneck Indonesia’s Growth dengan Penyiar Bloomberg TV, Haslinda Amin di Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026. Purbaya menegaskan, angka-angka tersebut bukan sekadar optimisme kosong, melainkan hasil perhitungan matang berdasarkan pengamatannya selama puluhan tahun terhadap ekonomi nasional.
“Tahun ini 6 persen, tahun depan 6,5 persen, berikutnya tumbuh 7 persen, menuju 2029 pertumbuhan 8 persen, jika saya masih di sini,” kata Purbaya dengan nada penuh percaya diri.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menggeser standar pertumbuhan Indonesia yang selama satu dekade terakhir berkutat di kisaran 5 persen. Menurut Purbaya, kondisi ekonomi global yang tidak menentu justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonominya sendiri.
Ia mengklaim telah menyaksikan langsung berbagai fase naik-turun ekonomi Indonesia sejak lama, mulai dari krisis, pemulihan, hingga transformasi struktural. “Saya yakin, karena saya sudah mencermati ekonomi selama 25 tahun terakhir,” ujarnya. “Saya terlibat di 10 tahun pertama era Yudhoyono (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), lalu lima tahun kedua era (presiden) Joko Widodo (Jokowi). Sekarang saya sangat sibuk,” ujarnya.
Dua Mesin Pertumbuhan yang Lama Pincang
Di mata Purbaya, problem utama ekonomi Indonesia selama ini terletak pada tidak sinkronnya dua mesin pertumbuhan, yakni sektor pemerintah dan sektor swasta. Dalam dua dekade terakhir, kedua mesin itu menurutnya tak pernah benar-benar berjalan beriringan.
Ia mengkritik pola pembangunan pada era sebelumnya. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sektor swasta memang bergerak, tetapi pemerintah ketika itu relatif pasif dalam mendorong infrastruktur. Sebaliknya, di era Jokowi, pemerintah sangat agresif membangun proyek, namun sektor swasta melemah karena kebijakan moneter yang dianggap kurang mendukung.
“Selama 20 tahun terakhir, mesin pertumbuhan kita sebenarnya pincang,” ujar Purbaya. “Pada 10 tahun pertama era Yudhoyono, hanya sektor swasta yang mendorong ekonomi, sementara pemerintah pada dasarnya hanya diam dan tidak berbuat banyak.”
“Pada era Jokowi, yang terjadi justru sebaliknya. Jokowi membangun infrastruktur di mana-mana, tetapi sektor swasta agak lesu,” imbuhnya.
Kini, menurut Purbaya, pendekatan itu diubah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berusaha menggerakkan dua mesin tersebut secara bersamaan, antara lain dengan belanja negara tetap ekspansif, sementara sektor swasta didorong kembali aktif melalui perbaikan iklim usaha.
“Sekarang kami mencoba menggerakkan kedua mesin pertumbuhan sekaligus, sektor pemerintah dan sektor swasta. Dengan itu saja, tumbuh di atas 6 persen sebenarnya mudah,” tegasnya.
Dari Titik Terendah Menuju Akselerasi
Optimisme Purbaya berangkat dari pengalaman pahit perlambatan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengakui ekonomi Indonesia sempat mencapai titik terendah pada Agustus tahun lalu. Apalagi, pada bulan kemerdekaan itu Indonesia dilanda gejolak politik besar-besaran.
Saat itu pula, banyak usaha kecil terpukul, lapangan kerja menyempit, dan tekanan sosial meningkat. Kondisi tersebut memaksa pemerintah baru melakukan koreksi arah kebijakan ekonomi. “Ekonomi Indonesia terus melambat dan titik terendah pertumbuhan terjadi pada Agustus tahun lalu,” katanya.
Namun setelah kebijakan diperbaiki, ia melihat tren mulai berbalik. Ekonomi perlahan menunjukkan akselerasi yang lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. “Sekarang ekonomi bergerak ke arah yang benar, terus mengalami percepatan. Saya pikir sudah jelas bahwa pemulihan ekonomi akan semakin kuat,” ujar Purbaya.
Menurut dia, keraguan investor saat ini lebih disebabkan trauma masa lalu. Banyak pelaku pasar masih mengira pemulihan Indonesia akan berjalan lambat, padahal indikator terbaru menunjukkan arah sebaliknya.
Untuk mencapai target pertumbuhan 6–8 persen, Purbaya menegaskan beberapa prasyarat utama, yakni belanja pemerintah yang efektif, likuiditas yang cukup di sistem keuangan, dan perbaikan iklim usaha secara konsisten.
“Kami memastikan pemerintah membelanjakan uang cukup pada kuartal pertama dan kedua dengan cara yang tepat,” katanya. “Kami juga memastikan ada likuiditas yang cukup di pasar serta memperbaiki iklim bisnis.”
Di sisi lain, ia menekankan ekspansi fiskal tetap harus disertai kehati-hatian. Stimulus ekonomi tidak boleh mengorbankan disiplin anggaran. “Kami menempatkan likuiditas yang cukup di sistem dan memberikan stimulus kepada ekonomi, tetapi tetap tidak melampaui batas defisit 3 persen dari PDB,” ujar Purbaya.
Pendekatan itu, menurutnya, membuat posisi fiskal Indonesia jauh lebih sehat dibanding banyak negara besar lain. Karena itu, ia meminta pasar tidak berlebihan mencemaskan stabilitas makro Indonesia. “Dibandingkan Jepang, Amerika Serikat, dan negara lain, posisi kita cukup baik. Jadi jangan khawatir soal inflasi di negara ini,” tuturnya.
Tantangan Birokrasi dan Koordinasi
Meski optimistis, Purbaya tak menutup mata terhadap tantangan. Ia menyebut hambatan terbesar justru datang dari dalam negeri, terutama birokrasi yang lamban dan koordinasi kebijakan yang belum sepenuhnya mulus. “Tantangan paling besar menurut saya adalah birokrasi, birokrasi, birokrasi. Itu agak sulit diubah,” katanya blak-blakan.
Namun ia mengklaim kini memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mendorong perubahan, termasuk kewenangan memotong anggaran kementerian yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan ekonomi.
Selain itu, sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga disebut sebagai kunci penting. Purbaya menegaskan hubungan Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia saat ini berada dalam kondisi sangat baik. “Saat ini hubungan kami dengan bank sentral berada di titik terbaik,” ujar dia.
Tahun 2026, menurut Purbaya, akan menjadi batu loncatan krusial. Jika ekonomi benar-benar mampu menembus 6 persen, kepercayaan pasar diyakini akan pulih dan membuka jalan menuju target yang lebih tinggi. Ia bahkan menyebut bahwa setelah dua mesin pertumbuhan berjalan bersama, target di atas 6 persen bukan lagi sesuatu yang sulit dicapai. “Tumbuh di atas 6 persen bukan hal yang sulit,” kata Purbaya.
Bagi pemerintah, pernyataan tersebut adalah janji sekaligus taruhan. Jika berhasil, Indonesia berpeluang keluar dari jebakan pertumbuhan menengah yang sudah lama membelenggu. Jika gagal, target ambisius itu hanya akan menjadi catatan di atas kertas.(*)
