KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menekankan bahwa daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, negara, khususnya Bulog, tidak boleh sekadar menjadi penonton. Kehadirannya mutlak diperlukan untuk memastikan stok dan harga pangan, terutama beras, benar-benar berada dalam kendali.
Riyono mengingatkan, Ramadan kerap menjadi musim panen bagi oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan negara. Mereka berburu keuntungan tanpa batas. Tanpa intervensi serius dari pemerintah, masyarakat diprediksi akan kembali menjadi korban permainan harga yang berulang setiap tahun. “Jangan lengah. Ini pola lama yang terus berulang karena pengawasan longgar,” ujarnya di Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.
Berdasarkan laporan Bulog, stok beras nasional hingga awal Februari 2026 masih tercatat 3,2 juta ton. Namun, gambaran berbeda muncul pada minyak goreng, di mana realisasi produksi baru mencapai 20 persen dari target nasional sebesar 700 ribu ton.
Data ini, menurut Riyono, seharusnya menjadi alarm keras, bukan sekadar bahan presentasi. Stok yang tidak ideal, distribusi yang timpang, dan harga yang tak terkendali adalah kombinasi berbahaya menjelang Ramadan. “Ini harus jadi perhatian serius sampai H-1 Ramadan,” tegas politisi Fraksi PKS ini.
Ia menekankan, persoalan pangan tidak berhenti pada ketersediaan stok semata, tetapi juga distribusi dan pengendalian harga, terutama di wilayah yang defisit pangan. Tanpa pembenahan rantai distribusi, lonjakan harga hanya tinggal menunggu waktu. “Pasar modern dan tradisional harus sama-sama dikawal. Daerah defisit pangan harus jadi prioritas, bukan justru dibiarkan jadi ladang spekulasi,” jelas legislator asal Jawa Tengah ini.
Riyono juga menyoroti peran negara yang menurutnya kerap melemah di hadapan kepentingan pasar dan korporasi. Padahal, pangan merupakan sektor strategis yang wajib dikuasai negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar yang seringkali tidak berpihak pada rakyat.
Ia menegaskan, pangan tidak boleh dikendalikan oleh oknum, apalagi produk impor. Satgas Pangan harus mengawal ketat. “Negara jangan sampai ikut mencari untung dari penderitaan rakyat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Riyono mengusulkan tiga kunci stabilitas harga pangan. Pertama, Bulog wajib memastikan stok aman dan terdistribusi merata di setiap pulau besar. Kedua, Satgas Pangan harus melakukan patroli harga harian di pusat-pusat pasar tradisional utama. Ketiga, pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia menegaskan, Bulog harus benar-benar hadir di tengah pasar rakyat, bukan sekadar di laporan. Tutup celah pelanggaran, kendalikan harga secara presisi. “Jangan biarkan rakyat kembali menanggung beban akibat kelengahan negara,” pungkas Riyono.
