KABARBURSA.COM — Rencana restrukturisasi utang dan kemungkinan pengambilalihan pengelolaan kereta cepat Whoosh kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya menyelamatkan proyek strategis ini, muncul kekhawatiran soal dampaknya terhadap keuangan negara.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mengingatkan agar langkah tersebut tidak berubah menjadi beban fiskal baru dalam jangka panjang. Ia menilai, kebijakan penyelamatan harus dihitung secara matang, bukan sekadar solusi jangka pendek.
“Proyek Whoosh ini merupakan proyek strategis yang sudah berjalan. Namun, langkah restrukturisasi utang maupun opsi pengambilalihan harus dihitung secara cermat agar tidak menjadi beban fiskal baru bagi negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 April 2026.
Menurut dia, keberlanjutan proyek tetap penting, tetapi harus dibarengi dengan tata kelola yang sehat dan transparan. Tanpa itu, risiko yang ditanggung negara justru bisa semakin besar.
Amin menilai keterlibatan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, tidak boleh hanya sebatas menutup masalah. Perlu ada perbaikan mendasar dari sisi bisnis dan operasional.
“Jika pemerintah mengambil peran lebih besar, maka harus dipastikan ada perbaikan model bisnis yang jelas. Jangan sampai negara hanya mengambil alih risiko tanpa mendapatkan kepastian terhadap keberlanjutan dan profitabilitas proyek,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan pembengkakan biaya yang sempat terjadi dalam proyek ini. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar kesalahan serupa tidak terulang di proyek infrastruktur lain.
Di sisi operasional, Amin menekankan bahwa kunci keberhasilan ada pada kemampuan proyek untuk berdiri sendiri. Tingkat keterisian penumpang dan efisiensi operasional menjadi faktor penentu.
“Ke depan, yang paling penting adalah memastikan operasionalnya sehat. Tingkat keterisian penumpang harus ditingkatkan, efisiensi dijaga, dan inovasi layanan diperkuat agar proyek ini bisa berdiri secara mandiri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan transparansi kepada publik tidak boleh diabaikan. Mengingat skala pendanaan yang besar, setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami di DPR tentu akan mencermati dan mengawal proses ini secara ketat. Tujuannya jelas, agar proyek ini bisa berlanjut dengan sehat tanpa membebani APBN dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Skema Utang Whoosh Masuk Tahap Akhir
Di tengah sorotan DPR soal risiko fiskal, pemerintah justru mulai bergerak mempercepat penyelesaian persoalan utang proyek Whoosh. Arah kebijakan kini mengerucut pada finalisasi skema restrukturisasi yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pemerintah telah mengantongi sejumlah opsi untuk menuntaskan beban pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Targetnya, keputusan final bisa dirampungkan dalam dua bulan ke depan.
“Ada beberapa skema tentunya. Nanti akan kami sampaikan setelah final. Kalau sekarang belum bisa diumumkan karena masih dalam proses,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah keterlibatan Kementerian Keuangan dalam menanggung sebagian beban utang. Meski demikian, pemerintah masih berhati-hati dalam menentukan skema akhir agar tidak menimbulkan risiko baru.
Dony menyebut pembahasan teknis dan finansial pada dasarnya sudah selesai. Bahkan, pemerintah bersama pihak terkait disebut telah mencapai kesepahaman awal terkait arah penyelesaian utang tersebut.
Namun, berbeda dengan perdebatan sebelumnya yang menyoroti pembengkakan biaya, pemerintah kini memilih mengalihkan fokus pada perbaikan tata kelola ke depan.
“Kami tidak lagi saling menyalahkan bagaimana ini terjadi. Yang penting sekarang adalah memastikan ke depan pengelolaan BUMN berjalan lebih sehat dan akuntabel,” katanya.
Langkah ini diikuti dengan penguatan pengawasan terhadap perusahaan pelat merah. Evaluasi dilakukan secara intensif untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Saya hampir setiap hari memanggil satu per satu perusahaan untuk memastikan proses pengelolaannya benar-benar berjalan dengan baik,” ujar Dony.
Di sisi lain, sinyal bahwa keputusan sudah hampir final juga datang dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut skema penyelesaian utang pada prinsipnya telah disepakati, meski belum diumumkan ke publik.
“Sudah selesai, tinggal formalitas. Tapi belum bisa diumumkan sekarang. Yang jelas sudah clear bagaimana nanti pengelolaannya,” katanya.
Dengan posisi ini, pemerintah berada di titik krusial. Di satu sisi, ada dorongan mempercepat penyelesaian utang agar proyek tetap berjalan. Di sisi lain, peringatan soal risiko beban fiskal jangka panjang mulai menguat, menuntut kehati-hatian dalam setiap keputusan yang diambil.(*)
