KABARBURSA.COM — Agenda peningkatan free float minimum menjadi 15 persen yang didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak lagi berhenti pada tataran regulasi. Di tingkat pasar, kebijakan ini mulai diterjemahkan ke dalam hitungan riil kebutuhan dana dan kapasitas penyerapan. Hasilnya menunjukkan angka yang tidak kecil.
OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyiapkan aturan yang akan menaikkan batas minimal free float menjadi 15 persen. Kebijakan ini tidak akan diberlakukan sekaligus, melainkan melalui tahapan selama tiga tahun sejak regulasi resmi diterbitkan. Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi sebelumnya mengatakan ketentuan tersebut sedang difinalkan dalam bentuk draf regulasi yang akan segera dibuka ke publik.
Di level bursa, pemetaan awal menunjukkan konsentrasi persoalan free float tidak tersebar merata. Dari sekitar 267 emiten yang sebelumnya memenuhi batas minimal 7,5 persen dan akan terdampak kenaikan ke 15 persen, hanya sebagian kecil yang menentukan wajah kapitalisasi pasar kelompok tersebut.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebut terdapat 49 emiten yang menyumbang sekitar 90 persen dari total nilai kapitalisasi pasar dalam kelompok itu. Artinya, pergerakan pada sejumlah nama besar akan jauh lebih menentukan dibandingkan ratusan emiten lainnya. “Dari 267 itu ada 49 di dalamnya yang sudah memberikan kontribusi 90 persen dari total market cap. Jadi, kita coba sasar dulu yang 49 ini,” kata Nyoman di Bursa Efek Indonesia, Rabu, 4 Februari 2026 lalu.
Dalam konteks inilah riset mengenai kebutuhan dana refloating menjadi relevan. Riset yang disusun oleh Researcher Komunitas Pintar Saham, Skydrugz27, memetakan sedikitnya 50 emiten yang dinilai paling potensial menjadi prioritas refloating untuk mengejar target free float 15 persen. Dengan asumsi harga dan kapitalisasi pasar saat ini, kebutuhan dana untuk mendorong porsi saham publik emiten-emiten tersebut mencapai Rp163,97 triliun.
“Total dana yang dibutuhkan jika 50 saham ini melakukan refloating di harga sekarang adalah Rp163,97 triliun untuk dorong free float jadi 15 persen,” tulis Skydrugz27 dalam risetnya, Selasa, 17 Februari 2026.
Angka tersebut setara dengan sekitar 4,64 persen dari total kapitalisasi pasar gabungan 50 saham yang mencapai Rp3.531,32 triliun. Jika diratakan dalam periode tiga tahun sesuai skenario implementasi bertahap OJK, pasar harus menyerap sekitar Rp54,66 triliun per tahun atau sekitar Rp218,63 miliar per hari bursa. Di titik inilah pertanyaan struktural muncul. Siapa yang akan menjadi pembeli atas tambahan pasokan saham tersebut.
Konsentrasi Beban di Segelintir Saham
Kebutuhan dana refloating ternyata tidak tersebar merata. Menurut Skydrugz27, lebih dari sepertiga kebutuhan dana hanya bertumpu pada dua emiten berkapitalisasi jumbo. PT Barito Renewable Energy Tbk (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) saja membutuhkan dana Rp55,46 triliun atau sekitar 33,82 persen dari total kebutuhan. Jika diperluas ke 10 saham teratas, porsinya melonjak menjadi 65,45 persen.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa isu free float bukan semata persoalan jumlah emiten yang belum memenuhi ketentuan, melainkan struktur kapitalisasi pasar yang sangat terkonsentrasi.
Contoh paling mencolok terlihat pada BREN. Kesenjangan free float yang harus dikejar hanya sekitar 2,70 persen, namun kebutuhan dananya mencapai Rp28,90 triliun karena kapitalisasi pasarnya yang menembus Rp1.070 triliun. “Dana refloating sangat nempel ke market cap, korelasi dana vs market cap 0,95,” tulis Skydrugz27.
Artinya, semakin besar nilai perusahaan, semakin besar pula dana yang harus diserap pasar meskipun tambahan saham yang dilepas relatif kecil.
Jika proses refloating dilakukan dengan mekanisme penjualan langsung ke pasar, maka tambahan pasokan saham berpotensi menekan harga apabila tidak diimbangi permintaan baru. Skydrugz27 mempertanyakan apakah investor domestik, baik ritel maupun institusi, memiliki kapasitas untuk menampung pasokan tersebut.
“Pertanyaannya adalah apakah investor ritel dan institusi cukup untuk tampung semua buangan refloating tersebut?” tulisnya.
Dalam konteks likuiditas harian Bursa Efek Indonesia yang saat ini berada di kisaran belasan triliun rupiah, tambahan kebutuhan serapan sekitar Rp4,55 triliun per bulan bukan angka yang kecil. Terlebih arus dana asing dalam dua tahun terakhir masih cenderung mencatatkan tekanan jual bersih.
Di sisi lain, sensitivitas harga juga menjadi faktor penting. Jika harga saham naik 10 persen selama proses refloating, kebutuhan dana akan meningkat menjadi Rp180,37 triliun. Jika naik 20 persen, nilainya melonjak menjadi Rp196,77 triliun. Dengan kata lain, skenario refloating yang tidak terkelola berpotensi menciptakan volatilitas baru.
Opsi Skema dan Realitas Korporasi
Secara praktik, peningkatan free float tidak harus dilakukan melalui penjualan langsung ke pasar. Ada beberapa opsi aksi korporasi yang lebih terukur, seperti rights issue, private placement, atau divestasi bertahap pemegang saham pengendali. “Secara praktik, beban paling masuk akal kalau supply float benar-benar ditambah bertahap lewat aksi korporasi seperti RI atau PP,” tulis Skydrugz27.
Namun setiap skema memiliki konsekuensi. Rights issue membutuhkan minat investor baru. Private placement menuntut kehadiran anchor investor dengan dana besar. Sementara divestasi langsung ke pasar membutuhkan likuiditas yang memadai. Dalam konteks inilah peran investor institusi besar menjadi krusial. Tanpa kehadiran pembeli jangka panjang, peningkatan free float berisiko hanya memindahkan kepemilikan tanpa benar-benar memperdalam pasar.
Peta 50 Saham Kandidat Refloating
Di tengah perdebatan soal kemampuan pasar menyerap tambahan free float menuju 15 persen, riset Skydrugz27 memetakan 50 emiten yang dinilai paling potensial menjadi prioritas refloating. Pemetaan ini menggunakan asumsi harga dan kapitalisasi pasar saat ini untuk menghitung kebutuhan dana agar porsi saham beredar di publik mencapai ambang batas baru yang disiapkan regulator.
Total kebutuhan dana dari 50 saham tersebut mencapai sekitar Rp163,97 triliun. Beban terbesar terkonsentrasi pada emiten berkapitalisasi jumbo, sementara sebagian besar saham lain berada pada kelompok kebutuhan dana di bawah Rp2 triliun. Berikut daftar 50 saham yang dipetakan beserta estimasi kebutuhan dana untuk menutup gap free float ke level 15 persen:
- BREN – Rp28,90 triliun
- TPIA – Rp26,56 triliun
- DNET – Rp7,56 triliun
- BNLI – Rp7,52 triliun
- SUPR – Rp7,45 triliun
- HMSP – Rp7,37 triliun
- CDIA – Rp7,25 triliun
- BRIS – Rp6,18 triliun
- PGUN – Rp4,89 triliun
- MLPT – Rp3,63 triliun
- NCKL – Rp3,56 triliun
- BNGA – Rp3,53 triliun
- TBIG – Rp2,75 triliun
- SILO – Rp2,63 triliun
- GIAA – Rp2,62 triliun
- FASW – Rp2,52 triliun
- ADMR – Rp2,30 triliun
- SOHO – Rp2,18 triliun
- GEMS – Rp2,12 triliun
- PGEO – Rp2,02 triliun
- BDMN – Rp1,90 triliun
- MKPI – Rp1,69 triliun
- BTPN – Rp1,61 triliun
- BBHI – Rp1,59 triliun
- CITA – Rp1,29 triliun
- LIFE – Rp1,24 triliun
- SRTG – Rp1,22 triliun
- SMAR – Rp1,18 triliun
- PLIN – Rp1,16 triliun
- TRIO – Rp1,15 triliun
- PSAB – Rp1,07 triliun
- INDS – Rp1,04 triliun
- IBST – Rp997,02 miliar
- ADMF – Rp990,88 miliar
- SMCB – Rp971,68 miliar
- MCOL – Rp933,25 miliar
- UNVR – Rp824,80 miliar
- CBDK – Rp817,30 miliar
- PNBN – Rp784,37 miliar
- JARR – Rp777,62 miliar
- TAPG – Rp777,32 miliar
- ANJT – Rp774,86 miliar
- PRAY – Rp770,93 miliar
- JRPT – Rp765,51 miliar
- GMFI – Rp741,05 miliar
- TSPC – Rp707,02 miliar
- EDGE – Rp686,98 miliar
- YUPI – Rp668,26 miliar
- CNMA – Rp656,19 miliar
- BNII – Rp651,96 miliar (*)
