KABARBURSA.COM - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ambruk pada penutupan perdagangan Senin, 22 Juni 2026. Mata uang Garuda melemah sebesar 39 poin dan nangkring di level Rp17.843 per dolar AS.
Melemahnya kurs rupiah ini menyusul sentimen negatif global akibat memanasnya kembali tensi geopolitik antara AS dan Iran.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa anjloknya rupiah menjadi bukti nyata betapa rapuhnya optimisme semu pasar global terhadap perdamaian di Timur Tengah.
“Dunia sempat merayakan deeskalasi, namun konflik AS-Iran sejatinya berdiri di atas fondasi yang rapuh karena Israel bertindak sebagai variabel perusak yang tidak mematuhi semangat perdamaian," ujar Achmad kepada KabarBursa.com, Senin, 22 Juni 2026.
Achmad mengungkapkan bahwa kerangka perdamaian yang dimediasi AS goyah setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka menyatakan tetap mempertahankan wilayah pendudukan di Lebanon Selatan dan melanjutkan operasi militer. Sikap ini memicu standar ganda yang merusak proses diplomasi Washington-Teheran.
Kondisi lapangan yang kontradiktif ini langsung memicu geopolitical risk premium di pasar komoditas. Investor global kembali mengkhawatirkan keamanan Selat Hormuz, jalur krusial yang mengontrol 20 persen konsumsi minyak dunia dan perdagangan LNG global.
"Situasi ini menciptakan paradoks. Secara formal dunia berbicara tentang perdamaian, tetapi di lapangan instrumen perang tetap berjalan. Akibatnya, harga energi global terkerek naik karena pasar khawatir pasokan terganggu sewaktu-waktu," jelasnya.
Beban APBN Membengkak, Target Pertumbuhan 8 Persen Terancam
Pelemahan rupiah dan lonjakan harga minyak global menjadi hantaman keras bagi struktur domestik Indonesia selaku negara importir neto (net importer) minyak bumi. Saat ini, produksi minyak nasional hanya berkisar 580 ribu hingga 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi domestik menembus 1,6 juta barel per hari.
Achmad menghitung, jika eskalasi ini mengerek harga minyak dunia sebesar USD20 per barel, Indonesia harus membayar tambahan tagihan impor energi hingga USD16 juta atau sekitar Rp261 miliar per hari. Dalam setahun, beban tambahan ini berisiko membengkak hingga Rp95 triliun.
"Ini bukan lagi sekadar isu luar negeri. Lonjakan biaya energi ini langsung bertransformasi menjadi inflasi domestik, meroketnya biaya logistik, membengkaknya subsidi APBN, dan menggerus daya beli masyarakat yang menyumbang 53 persen PDB," tegas Achmad.
Tekanan ini kian berat mengingat Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan kuartal I-2026 sudah menyentuh USD4 miliar atau 1,09 persen dari PDB. Gejolak eksternal ini otomatis mengancam ambisi target pertumbuhan ekonomi nasional yang dibidik mendekati angka 8 persen.
Menyikapi ancaman ini, Achmad mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak sekadar menjadi penonton pasif. Indonesia wajib menggunakan legitimasi diplomatik di forum G20, PBB, dan OKI guna menekan komunitas internasional agar menghentikan standar ganda pertikaian di Timur Tengah.
Di sisi lain, perbaikan internal mutlak dilakukan agar ekonomi nasional tidak terus-menerus tersandera oleh konflik luar negeri.
"Indonesia harus mempercepat diversifikasi energi, memangkas ketergantungan impor migas, memperkuat ketahanan fiskal, dan memperbesar cadangan strategis. Kita tidak boleh menggantungkan nasib pertumbuhan ekonomi pada perdamaian regional yang rapuh," pungkasnya.(*)
