KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas potongan aplikator menjadi 8 persen sebagai langkah nyata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol).
Ridwan menyampaikan apresiasi atas arahan tersebut. Ia memandang penyesuaian skema komisi aplikator akan memberikan ruang pendapatan yang lebih lapang bagi para pengemudi. Lebih proporsional. Lebih adil.
Komisi V DPR RI, kata dia, menyambut positif instruksi Presiden terkait rencana tersebut. Kebijakan ini diyakini membawa dampak signifikan, terutama dalam memperbaiki struktur penghasilan para driver ojol yang selama ini tergerus potongan cukup besar.
Ridwan menegaskan, apabila kebijakan tersebut telah diformalisasi, seluruh perusahaan aplikator wajib menjalankannya tanpa pengecualian. Konsistensi menjadi kunci. Implementasi tidak boleh setengah hati, agar manfaatnya benar-benar terasa di lapangan.
Menurutnya, langkah pemerintah merumuskan ulang skema potongan ini mencerminkan keberpihakan yang jelas terhadap pekerja sektor informal digital. Mereka adalah tulang punggung transportasi berbasis aplikasi—namun kerap berada di posisi rentan.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa kontrol yang memadai, potensi ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi justru bisa muncul.
“Jika aturan ini sudah ditetapkan, maka harus dipatuhi oleh seluruh aplikator. Pemerintah tentu telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Maka implementasinya harus berjalan adil, terukur, dan konsisten,” ujar Ridwan.
Lebih jauh, Komisi V DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor transportasi digital. Fokus utamanya jelas: kesejahteraan mitra pengemudi.
Ridwan juga mengungkapkan rencana pihaknya untuk memanggil sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perhubungan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif.
