KABARBURSA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin menegaskan komitmennya dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 38 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur mekanisme Gugatan oleh OJK untuk melindungi konsumen dari praktik merugikan dalam industri keuangan.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa POJK ini menjadi instrumen hukum strategis untuk memulihkan kerugian konsumen sekaligus menegakkan prinsip keadilan. “Ini merupakan langkah konkret OJK dalam memastikan hak konsumen terlindungi,” ujarnya.
POJK ini merupakan kelanjutan dari kewenangan OJK dalam melakukan pembelaan hukum melalui pengajuan gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Gugatan yang diajukan OJK bersifat institusional berdasarkan hak gugat legal standing, bukan merupakan gugatan perwakilan kelompok atau class action, tegas Ismail. Gugatan ini dilandasi oleh penilaian OJK terhadap tindakan melawan hukum oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari OJK, maupun pihak lain yang bertindak dengan itikad buruk. Semua ini dilakukan dengan menekankan prinsip kepentingan umum, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.
Dalam praktiknya, konsumen tidak dibebani biaya hingga putusan pengadilan dilaksanakan. “Hal ini dimaksudkan agar akses keadilan bagi masyarakat tidak terhalang oleh persoalan biaya,” jelas Ismail.
Dalam penyusunan POJK ini, OJK juga berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan gugatan berjalan efektif dan selaras dengan hukum acara yang berlaku.
POJK Nomor 38 Tahun 2025 resmi berlaku sejak 22 Desember 2025 dan mengatur antara lain:
Kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan untuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan;
Tujuan pengajuan gugatan sebagai upaya perlindungan konsumen;
Mekanisme pelaksanaan gugatan;
Pelaksanaan putusan pengadilan atas gugatan; dan
Laporan pelaksanaan putusan sebagai bentuk akuntabilitas.
Dengan hadirnya POJK ini, OJK menegaskan perannya sebagai pelindung konsumen dan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas sektor jasa keuangan. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya praktik keuangan yang adil, transparan, dan berkeadilan.(*)
