KABARBURSA.COM - Pencapaian surplus perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama 66 bulan berturut-turut hingga Oktober 2025. Surplus ini diklaim sebagai salah satu penopang ekonomi nasional.
Ironisnya, di balik angka surplus sebesar USD35,88 miliar tersebut, muncul pertanyaan ekonomi yang lebih mendasar tentang struktur dan ketergantungan perekonomian, bukan sekadar capaian nominal yang layak dirayakan.
Pemerintah menutup tahun 2025 dengan kondisi perekonomian yang dinilai tetap terjaga di tengah tekanan global, mulai dari dinamika geopolitik hingga perlambatan ekonomi dunia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa ketahanan tersebut merupakan hasil kerja lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi.
“Menutup tahun 2025, kita patut bersyukur bahwa perekonomian nasional tetap resilien di tengah tantangan global yang tidak mudah. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, dikutip Selasa, 30 Desember 2025.
Selain surplus perdagangan, sejumlah indikator makro lainnya juga berada pada zona positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,04 persen secara tahunan pada Triwulan III 2025.
Sementara inflasi terjaga di level 2,72 persen per November 2025. Indikator seperti PMI Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, serta pertumbuhan kredit juga menunjukkan tren yang mendukung stabilitas ekonomi.
Surplus perdagangan yang konsisten selama lebih dari lima tahun tersebut menjadi salah satu fondasi dalam menjaga keseimbangan eksternal perekonomian.
Namun, pemerintah juga terus mendorong penguatan kerja sama ekonomi internasional melalui berbagai perjanjian dagang strategis, di antaranya IEU-CEPA, ICA-CEPA, ACFTA 3.0, serta penandatanganan Indonesia–EAEU Free Trade Agreement pada Desember 2025.
Di tingkat global, Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional seperti OECD, BRICS, G20, ASEAN, APEC, dan RCEP. Pemerintah juga menyebutkan bahwa negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan substansi utama dan ditargetkan rampung pada awal 2026.
Pada sektor lain, komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia tercatat meningkat dari USD20 miliar pada 2022 menjadi USD21,4 miliar pada 2025. Peningkatan ini disebut mencerminkan kepercayaan mitra internasional terhadap arah kebijakan transisi energi nasional.
Sementara itu, pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus ekonomi dan bantuan sosial, termasuk program diskon transportasi, rangkaian belanja nasional, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Subsidi Kesejahteraan kepada hampir 30 juta keluarga penerima manfaat menjelang akhir tahun.
Menutup rangkaian kegiatan akhir tahun, Susiwijono menekankan pentingnya refleksi dan peningkatan kapasitas aparatur negara.
“Pergantian tahun merupakan momen strategis untuk melakukan refleksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Saya mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan membangun pola pikir yang solutif dan kolaboratif demi memperkuat kinerja perekonomian nasional,” ujarnya.(*)
