KABARBURSA.COM – Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) pada 3 Juni 2026 tampaknya tidak hanya berkutat pada pembagian laba atau pengesahan laporan keuangan tahunan. Emiten emas dan perhiasan ini juga membuka ruang yang lebih besar bagi strategi pendanaan, termasuk potensi penggunaan aset perusahaan sebagai jaminan hingga penerbitan instrumen utang.
Di tengah ketidakpastian pasar dan tingginya kebutuhan modal kerja sektor perdagangan emas, langkah tersebut menjadi sinyal yang layak dicermati investor.
Berdasarkan dokumen pengumuman RUPS yang dilihat Selasa, 26 Mei 2026, HRTA akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara hybrid pada Rabu, 3 Juni 2026 di Bandung.
Agenda rutin seperti pengesahan laporan keuangan tahun buku 2025, penggunaan laba bersih, remunerasi direksi dan komisaris, hingga penunjukan auditor independen memang masuk dalam daftar pembahasan.
Namun, poin yang berpotensi menjadi perhatian pasar justru muncul dalam agenda RUPSLB. Perseroan meminta persetujuan pemegang saham untuk memberikan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menyetujui tindakan Direksi terkait pengalihan atau penjaminan aset bernilai besar.
Dalam dokumen resmi perusahaan disebutkan, “Persetujuan atas pemberian pelimpahan kuasa dan wewenang dari RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan RUPS ini untuk memberikan persetujuan atas tindakan Direksi Perseroan dalam hal mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan bersih Perseroan, yaitu yang nilainya lebih dari 50 persen dari jumlah kekayaan bersih Perseroan...”
Kuasa tersebut tidak terbatas pada pinjaman perbankan. HRTA juga secara eksplisit membuka kemungkinan pendanaan melalui instrumen pasar modal.
Dokumen itu melanjutkan, “…termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan obligasi, sukuk, dan/atau efek bersifat utang lainnya oleh Perseroan...”
Sinyal Ekspansi atau Kebutuhan Pendanaan?
Permintaan kuasa semacam ini belum otomatis berarti perusahaan akan segera menambah utang besar-besaran. Namun bagi investor, langkah tersebut lazim dibaca sebagai upaya menciptakan fleksibilitas pendanaan.
Dalam praktik korporasi, kewenangan menjaminkan aset atau menerbitkan obligasi biasanya diperlukan ketika perusahaan ingin memperbesar modal kerja, membiayai ekspansi bisnis, melakukan refinancing utang lama, atau memperkuat likuiditas operasional.
Bagi HRTA yang bergerak di bisnis emas, kebutuhan modal kerja relatif sensitif terhadap pergerakan harga komoditas global. Harga emas yang tinggi kerap meningkatkan kebutuhan pembiayaan persediaan (inventory financing), sehingga akses terhadap pinjaman maupun instrumen utang menjadi lebih penting.
Artinya, agenda ini dapat dibaca dari dua sisi. Pertama, pasar bisa melihatnya sebagai sinyal agresivitas ekspansi. Kedua, investor juga mungkin mulai mencermati apakah perusahaan akan meningkatkan leverage atau rasio utang di masa mendatang.
Respons pasar nantinya kemungkinan bergantung pada kondisi fundamental HRTA, termasuk posisi kas, utang berbunga, hingga kemampuan menghasilkan laba.
Selain agenda pendanaan, RUPS juga akan menentukan penggunaan laba bersih tahun buku 2025. Agenda tersebut menjadi salah satu fokus utama pemegang saham karena berkaitan langsung dengan potensi pembagian dividen.
Perseroan memasukkan agenda “Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.”
Sampai saat ini, besaran dividen maupun rasio pembagian laba belum diumumkan dalam dokumen pengumuman RUPS. Emiten emas tersebut memiliki rekam jejak pembagian dividen tunai Rp21 per saham dalam dua tahun terakhir. Namun, di tengah lonjakan laba bersih, rasio pembagian dividen (payout ratio) justru mengecil.
Data Stockbit menunjukkan laba tahunan HRTA meningkat dari sekitar Rp442 miliar pada 2024 menjadi Rp978 miliar pada 2025. Bahkan laba berjalan atau trailing twelve months (TTM) hingga kuartal I 2026 telah mencapai sekitar Rp1,26 triliun. Di sisi lain, payout ratio turun dari 21,87 persen pada periode sebelumnya menjadi 9,88 persen, lalu menyusut lagi ke kisaran 5,58 persen pada TTM terbaru.
Selain itu, HRTA juga mengajukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan usaha agar menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru. Perseroan turut meminta persetujuan penegasan perubahan kepemilikan saham milik PT Terang Anugrah Abadi yang sebelumnya telah diungkap melalui keterbukaan informasi tahun 2023.(*)
