KABARBURSA.COM — Krisis di Selat Hormuz tak hanya mengguncang pasar energi global, tetapi juga membuka kerentanan baru bagi Indonesia. Selain soal pasokan minyak, posisi diplomasi Indonesia kini ikut menjadi sorotan.
Kajian terbaru yang disusun oleh Pengamat Ekonomi Ronny P. Sasmita bersama tim Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menilai, dampak krisis Timur Tengah terhadap Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan persepsi geopolitik negara lain terhadap sikap Indonesia di tengah konflik global.
“Fenomena ini nyatanya bukanlah sebuah kebetulan teknis, tapi akumulasi dari ketegangan yang terpendam,” tulis Ronny dalam riset bertajuk Analisis Kritis: Dari Ambiguitas Geopolitik ke Perkara Izin Lewat Tanker Indonesia yang dirilis Ahad, 29 Maret 2026.
Tekanan itu terlihat nyata ketika dua kapal tanker milik Pertamina—VLCC Pertamina Pride dan PIS Gamsunoro—sempat tertahan di Selat Hormuz. Sebagai jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia, gangguan di kawasan ini langsung berdampak pada negara net importir seperti Indonesia.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada gangguan logistik. Indonesia disebut tidak langsung mendapatkan izin melintas dari otoritas Iran, berbeda dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara. “Indonesia tidak langsung diizinkan,” demikian catatan dalam riset tersebut.
Situasi ini menandai adanya pergeseran persepsi Iran terhadap Indonesia. Dalam analisis ISEAI, sikap tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil akumulasi sejumlah gesekan bilateral dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu faktor utama adalah kasus hukum kapal tanker MT Arman 114 yang disita oleh otoritas Indonesia. Keputusan untuk merampas dan melelang kapal tersebut dipandang Iran sebagai bentuk tindakan yang merugikan kepentingan mereka.
Kapal tanker MT Arman 114 yang sebelumnya ditangkap di perairan Indonesia dan menjadi objek lelang oleh Kejaksaan Agung. Kasus kapal ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika hubungan Indonesia–Iran di tengah krisis Selat Hormuz. Foto: Dok. Kejaksaan Agung RI.
Selain itu, pembatalan keikutsertaan Angkatan Laut Iran dalam latihan multilateral MNEK 2025 di Bali turut memperdalam ketegangan. Keputusan mendadak tersebut disebut dipengaruhi tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya.
Dalam konteks yang lebih luas, riset tersebut juga menyoroti arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai semakin kompleks. Di satu sisi, Indonesia tetap menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Namun di sisi lain, langkah-langkah strategis tertentu dianggap menunjukkan kedekatan dengan blok Barat.
Kondisi ini kemudian memunculkan persepsi ambiguitas di mata Iran. “Bukanlah sebuah kebetulan teknis,” tulis riset tersebut, menegaskan bahwa dinamika ini berkaitan dengan arah strategis kebijakan luar negeri Indonesia.
Titik balik terjadi melalui jalur diplomasi tidak langsung. Indonesia akhirnya mendapatkan izin melintas setelah adanya mediasi dari Malaysia yang lebih dahulu memiliki akses komunikasi dengan Teheran. “Diplomasi pintu belakang,” demikian pendekatan yang tergambar dalam proses negosiasi tersebut.
Hanya berselang satu hari setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, otoritas Iran memberikan izin bagi kedua tanker Indonesia untuk melintas dengan aman.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa penyelesaian krisis tidak hanya bergantung pada hubungan bilateral langsung, tetapi juga pada jejaring diplomasi regional.
Dalam kesimpulannya, ISEAI menilai krisis Hormuz 2026 menjadi cerminan kerentanan negara berkembang dalam pusaran geopolitik global. “Bukan sekadar efek samping dari instabilitas regional, tapi sinyal diplomatik kalkulatif dari Teheran,” tulis riset tersebut.
Bagi Indonesia, implikasinya tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga fiskal. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, setiap gangguan pasokan akan langsung berdampak pada harga, subsidi, hingga stabilitas anggaran.
Dalam konteks ini, krisis Hormuz menjadi lebih dari sekadar konflik regional, tapi menjelma menjadi ujian bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia, sekaligus pengingat bahwa posisi “bebas aktif” kini menghadapi tantangan baru di tengah polarisasi global yang semakin tajam.(*)
