KABARBURSA.COM - Komisi XI DPR RI secara resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Penetapan tersebut diambil berdasarkan mekanisme rapat internal yang digelar langsung usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI.
Praktisi Pasar Modal sekaligus Co-founder PasaRDana, Yohanes Hans Kwee, menilai bahwa isu pergantian pejabat di bank sentral memang sensitif, namun dampaknya terhadap pasar akan sangat ditentukan oleh pembuktian kebijakan yang dijalankan Bank Indonesia ke depan.
“Pergantian pejabat di Bank Sentral, isu asing itu adalah independensi BI,” ujar Hans Kwee dalam paparan edukasi wartawan dikutip Minggu, 26 Januari 2026.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak serta-merta berdampak besar selama Bank Indonesia tetap menjaga disiplin kebijakan.
“Tetapi kalau kita lihat sendiri, sebenarnya ini nggak akan terlalu pengaruh ya. Jadi kita harus ada pembuktian, pertama adalah divisit harus terkendali, kemudian BI harus tetap independen,” kata Hans.
Thomas Djiwandono membeberkan visi dan arah strategis yang ia beri tajuk “BI Gerak” sebagai fondasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kerangka ini disusun dalam lima strategi tematik. “Tematik yang ingin saya cetuskan pada hari ini,” ucap Thomas saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi XI DPR.
Gerak, menurut penjelasannya, merupakan sebuah akronim yang merangkum lima pilar utama. Governance, yang menitikberatkan pada tata kelola kebijakan yang solid dan berdaya kredibel. Efektivitas Kebijakan. Resiliensi Sistem Keuangan. Akselerasi sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Serta Keberlanjutan Transformasi Keuangan sebagai prasyarat adaptasi jangka panjang.
Pada bagian akhir pemaparannya, Thomas kembali menegaskan komitmen untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan kredibilitas Bank Indonesia sebagai institusi bank sentral. Prinsip-prinsip tersebut, ia tekankan, menjadi penyangga utama kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional.(*)
