KABARBUSRA.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak agresif memberantas praktik ilegal di sektor pertambangan nasional. Melalui Direktorat Penegakan Hukum, kementerian saat ini tengah mengusut tuntas tujuh kasus besar aktivitas tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah strategis Indonesia.
Tak main-main, kegiatan ilegal tersebut ditaksir telah merampas hak pendapatan negara hingga mencapai angka yang fantastis, yakni Rp857,55 miliar.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, membeberkan bahwa dalam peta penegakan hukum di sektor minerba, pemerintah mengklasifikasikan aktivitas tambang ilegal ke dalam dua modus utama yang kerap merugikan ekosistem industri.
"Jadi kalau bicara tambang ilegal itu ada dua. Satu, tambang ilegal yang mana aktivitas pertambangannya tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan). Kemudian ada juga tambang ilegal yang dia punya IUP, tapi melakukan aktivitas pertambangan di luar wilayah kerja yang ada di dalam IUP-nya," jelas Dwi Anggia dalam keterangannya, dikutip Jumat, 29 Mei 2026.
Dwi mengungkapkan, gurita bisnis tambang tanpa izin ini tumbuh subur dan menjalar di wilayah-wilayah kaya komoditas. Berdasarkan radar pemantauan Kementerian ESDM, tujuh kasus besar yang tengah disidik saat ini memakan ruang operasional lintas pulau.
"Aktivitas tambang ilegal ini banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Ada di Kalimantan, kemudian ada di Jawa, ada di Sumatera, dan juga di Kepulauan Maluku," urainya secara rinci.
Nilai kerugian jumbo yang mendekati angka Rp1 triliun tersebut menjadi alarm keras bagi tata kelola komoditas bumi di tanah air.
Oleh karena itu, penindakan hukum tidak lagi sekadar berfokus pada penyitaan alat berat, melainkan juga mengejar penyelamatan potensi penerimaan negara yang bocor.
"Inilah yang terus tengah ditangani oleh Kementerian ESDM, sehingga nantinya hasil kekayaan alam kita benar-benar bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat penerimaan pada negara," pungkas Dwi Anggia optimistis.
Melalui keseriusan Direktorat Penegakan Hukum ini, pemerintah berharap iklim investasi pertambangan di Indonesia bisa kembali bersih, sehat, dan memberikan keadilan bagi para pelaku usaha legal yang taat membayar royalti serta pajak kepada negara. (*)
