KABARBURSA.COM – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 rupanya tidak hanya menjadi urusan pengguna kendaraan pribadi. Di balik kenaikan itu, ada efek berantai yang berpotensi menjalar hingga ke meja makan masyarakat melalui naiknya biaya distribusi pangan.
Sebab, meski tidak semua aktivitas pertanian menggunakan Pertamax secara langsung, hampir seluruh rantai agribisnis bergantung pada transportasi. Ketika biaya energi meningkat, biaya produksi hingga pemasaran ikut bergerak naik. Ujung-ujungnya, keuntungan pelaku usaha menyusut dan konsumen berpotensi menghadapi harga pangan yang lebih mahal.
Dosen Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Hani Perwitasari, menilai kenaikan harga Pertamax dapat memberikan tekanan cukup besar terhadap sektor agribisnis. Menurutnya, mobilitas pangan di Indonesia masih sangat bergantung pada transportasi berbahan bakar minyak sehingga setiap perubahan harga BBM hampir pasti akan merembet ke seluruh rantai pasok.
“Pasti dampaknya besar karena mobilitas pangan menggunakan transportasi yang membutuhkan BBM. Pada akhirnya biaya bertambah dan keuntungan pelaku usaha berkurang,” ujarnya dikutip dari laman UGM, Ahad, 21 Juni 2026.
Hani menjelaskan dampak kenaikan harga BBM tidak berhenti pada satu titik. Mulai dari proses produksi, penanganan pascapanen, distribusi, hingga pemasaran hasil pertanian, semuanya membutuhkan dukungan energi dan transportasi. Karena itu, perubahan harga BBM akan mengubah struktur biaya usaha di hampir seluruh mata rantai agribisnis.
Namun, dari seluruh tahapan tersebut, distribusi diperkirakan menjadi sektor yang paling rentan terdampak. Semakin jauh jarak antara sentra produksi dan pasar tujuan, semakin besar pula biaya tambahan yang harus ditanggung pelaku usaha. “Di dalam rantai pemasaran atau rantai nilai, mulai dari produksi, pascapanen, distribusi hingga pemasaran pasti terdampak dengan adanya kenaikan BBM ini,” katanya.
Meski begitu, Hani mengingatkan kenaikan biaya operasional tidak selalu langsung diikuti kenaikan harga pangan di tingkat konsumen. Pelaku usaha biasanya akan mencoba berbagai cara untuk mempertahankan pelanggan sebelum mengambil langkah menaikkan harga jual.
Strategi yang kerap digunakan antara lain memangkas margin keuntungan, mengurangi ukuran produk, atau melakukan efisiensi di berbagai lini usaha. Langkah tersebut dipilih karena pelaku usaha juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“Kadang lebih mudah mengurangi kualitas atau ukuran produk daripada langsung menaikkan harga karena pelaku usaha juga mempertimbangkan respons konsumen,” jelasnya.
Menurut Hani, tekanan akibat kenaikan biaya energi berpotensi dirasakan oleh banyak pihak, terutama pelaku usaha kecil dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ia mencontohkan usaha pengolahan kopi yang menghadapi kenaikan biaya produksi, tetapi belum tentu memiliki ruang untuk menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan konsumen.
Akibatnya, sebagian beban kenaikan biaya harus ditanggung sendiri oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut membuat ruang keuntungan menjadi semakin sempit. “Biaya produksi meningkat, tetapi pelaku usaha belum tentu bisa langsung menaikkan harga karena ada pertimbangan daya beli konsumen,” tuturnya.
Karena itu, Hani menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran untuk meredam dampak gejolak harga energi, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, upaya memperkuat produksi pangan domestik juga perlu terus didorong agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Menurutnya, semakin tinggi kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, semakin kecil pula dampak yang ditimbulkan oleh fluktuasi harga energi maupun gejolak ekonomi global. “Ketika kita semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, maka pengaruh fluktuasi harga global juga dapat ditekan,” katanya.(*)
