KABARBURSA.COM – Pemerintah tampaknya semakin serius membenahi tata kelola subsidi energi. Setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berulang kali menyoroti kebocoran distribusi BBM dan LPG bersubsidi, kini muncul wacana yang lebih besar, yakni mengubah pola subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis individu.
Langkah itu sebenarnya bukan muncul tanpa alasan. Pada Maret 2025 lalu, Bahlil menegaskan pemerintah sedang merapikan rantai distribusi energi sekaligus memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Saat itu, ia menyebut negara menggelontorkan anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp394,3 triliun dari total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
Besarnya anggaran tersebut membuat pemerintah menilai kebocoran dan salah sasaran subsidi tak bisa lagi dianggap sebagai persoalan kecil. Di sisi lain, ruang fiskal negara juga semakin terbatas sehingga efisiensi belanja menjadi agenda yang terus didorong.
Namun di balik semangat memperbaiki sasaran subsidi itu, kalangan akademisi mengingatkan adanya kelompok yang berpotensi terdampak apabila kebijakan dijalankan tanpa perhitungan matang. Kelompok tersebut adalah kelas menengah.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai reformasi subsidi energi memang merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, persoalan subsidi yang salah sasaran sudah berlangsung terlalu lama dan perlu segera dibenahi.
“Secara prinsip, langkah ini sudah sangat tepat dan krusial. Isu salah sasaran subsidi merupakan masalah klasik yang menahun. Namun, secara kontekstual, eksekusinya saat ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” ujarnya dikutip dari laman UGM, Ahad, 21 Juni 2026.
Wisnu menjelaskan tantangan terbesar justru berada pada kelompok masyarakat kelas menengah. Kelompok ini sering kali tidak masuk kategori penerima bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kuat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok maupun energi.
“Kelompok ini berada di area abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai penerima subsidi berbasis individu, tetapi juga tidak cukup kaya untuk menahan guncangan ekonomi akibat kenaikan harga energi. Jika tidak diantisipasi, kebijakan ini justru berisiko melempar kelas menengah ke jurang kemiskinan baru,” jelasnya.
Menurut Wisnu, urgensi reformasi subsidi semakin tinggi karena kemampuan fiskal pemerintah terus tertekan. Anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun membuat ruang gerak pemerintah untuk membiayai program pembangunan lainnya menjadi semakin sempit.
“Urgensinya sangat tinggi karena ruang fiskal kita semakin sempit. Memangkas subsidi energi memang menjadi salah satu jalan pintas yang paling rasional untuk menekan pengeluaran,” katanya.
Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menuntut penghematan dari sektor yang langsung menyentuh masyarakat. Program-program baru yang menghabiskan anggaran besar juga perlu dievaluasi agar rasa keadilan tetap terjaga.
“Jangan sampai pemerintah melakukan efisiensi ketat pada energi masyarakat, tetapi di sisi lain longgar pada program-program baru yang efektivitas dan tata kelolanya belum teruji sepenuhnya di lapangan,” tegasnya.
Wisnu menilai keberhasilan subsidi berbasis individu akan sangat ditentukan oleh kualitas data penerima manfaat. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pendataan yang lebih dinamis, terintegrasi, dan rutin diperbarui. “Akurasi data adalah jantung dari kesuksesan subsidi berbasis individu. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu sumber data statis,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah tidak hanya mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, tetapi juga melakukan validasi silang menggunakan data perpajakan, konsumsi listrik, hingga perilaku konsumsi energi melalui platform digital seperti MyPertamina dan PLN Mobile.
Dari sisi manfaat jangka panjang, Wisnu menilai reformasi subsidi berpotensi menciptakan kondisi fiskal yang lebih sehat. Dana yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, hingga investasi teknologi.
Namun untuk kondisi saat ini, ia justru melihat prioritas utama pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan sosial mengingat ketidakpastian ekonomi global masih tinggi.
“Penghematan anggaran saat ini harus diprioritaskan untuk membangun jaring pengaman sosial yang lebih tebal. Menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan konsumsi domestik jauh lebih mendesak dalam jangka pendek demi menahan hantaman krisis global,” katanya.
Wisnu memperkirakan reformasi subsidi akan membawa konsekuensi berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pada fase awal, pengurangan subsidi berpotensi mendorong inflasi akibat naiknya biaya transportasi dan produksi.
“Pengalihan subsidi pasti akan memicu guncangan. Inflasi akan merangkak naik akibat peningkatan biaya transportasi dan produksi. Daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, akan terkoreksi,” jelasnya.
Meski demikian, dalam jangka panjang kebijakan tersebut diyakini mampu memperkuat ketahanan APBN sekaligus mempercepat transisi menuju penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Jika ruang fiskal yang dihemat dialokasikan secara tepat, kata Wisnu, APBN kita akan menjadi jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi yang lebih efisien dan bersih juga akan meningkat,” tuturnya.
Karena itu, Wisnu menekankan reformasi subsidi energi memang perlu dilakukan, tetapi tidak dengan cara mendadak. Pemerintah harus menyiapkan bantalan sosial yang kuat agar proses transisi tidak memicu gejolak ekonomi maupun sosial. “Kita tidak bisa melakukan pemotongan secara radikal atau mencabut karpet seketika, karena guncangan yang dihasilkan bisa memicu ketidakstabilan sosial-ekonomi,” ujarnya.
Menurut Wisnu, keberhasilan reformasi subsidi pada akhirnya bukan hanya soal penghematan anggaran, melainkan juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah. Reformasi fiskal yang sukses membutuhkan legitimasi moral.
“Legitimasi itu baru hadir jika pemerintah bersedia melakukan efisiensi ke dalam, sebelum membatasi ruang gerak ekonomi rakyatnya,” katanya.(*)
