KABARBURSA.COM - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tetap berada dalam koridor yang terkendali. Nilainya mencapai 439,8 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 29,6 persen.
Laju pertumbuhan tersebut menunjukkan akselerasi dibandingkan periode Maret 2026 yang hanya tumbuh 1,0 persen secara tahunan. Kenaikan itu terjadi di tengah dinamika pembiayaan global yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian ekonomi internasional.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta pada Senin, menjelaskan bahwa perkembangan ULN April dipengaruhi oleh menguatnya kinerja utang sektor publik, sementara sektor swasta masih mencatatkan kontraksi yang berlanjut.
Secara rinci, posisi ULN pemerintah pada April 2026 mencapai 216,4 miliar dolar AS. Angka tersebut tumbuh 3,7 persen secara tahunan, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 3,8 persen.
Pergerakan itu terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah. Kendati demikian, arus modal asing yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan net inflow, sebuah indikator yang merefleksikan terjaganya optimisme investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk menopang sektor-sektor produktif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan serta kehati-hatian dalam pengelolaan utang.
Dilihat dari distribusi sektoral, porsi terbesar ULN pemerintah digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang menyerap 22,0 persen dari total utang pemerintah. Selanjutnya, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memperoleh porsi 20,5 persen, diikuti jasa pendidikan sebesar 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
Struktur ULN pemerintah juga masih sangat didominasi utang berjangka panjang. Pangsa instrumen ini mencapai 99,99 persen dari total kewajiban luar negeri pemerintah, mencerminkan profil pembiayaan yang relatif lebih stabil.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar 193,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, angka tersebut masih mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen, meskipun lebih baik dibandingkan penyusutan pada Maret 2026 yang mencapai 1,4 persen.
Perbaikan tersebut terutama ditopang oleh kelompok peminjam lembaga keuangan atau financial corporations. Kelompok ini masih mencatatkan kontraksi tahunan sebesar 5,0 persen, namun lebih moderat dibandingkan kontraksi 6,3 persen pada bulan sebelumnya.
Berdasarkan lapangan usaha, ULN swasta paling banyak berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menguasai sekitar 79,6 persen dari total ULN swasta.
Seperti halnya pemerintah, struktur ULN swasta juga didominasi oleh utang berjangka panjang dengan porsi mencapai 75,8 persen dari total kewajiban luar negeri sektor tersebut.
Secara agregat, komposisi ULN Indonesia masih didominasi instrumen jangka panjang. Pangsa utang jenis ini mencapai 84,5 persen dari total keseluruhan ULN nasional, mencerminkan profil risiko yang relatif lebih terkelola.
Untuk menjaga ketahanan struktur utang luar negeri, BI bersama pemerintah terus mempererat koordinasi dalam memantau perkembangan serta risiko yang berpotensi muncul dari dinamika pembiayaan global.
Ramdan menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengoptimalkan pemanfaatan ULN sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan. Langkah itu dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sembari menekan berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional.(*)
