KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto menugaskan jajaran menterinya merumuskan strategi paling efektif untuk menuntaskan persoalan utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh. Instruksi itu mencakup penyusunan kalkulasi mendetail serta pemetaan berbagai opsi penyelesaian yang bisa ditempuh pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, arahan tersebut disampaikan langsung Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam, 29 Oktober 2025.
“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara diminta menghitung ulang seluruh variabel, termasuk opsi perpanjangan tenor pinjaman. Semua sedang dikaji untuk menemukan formulasi paling ideal,” tutur Prasetyo di Jakarta, Kamis malam.
Rapat itu dihadiri sejumlah pejabat strategis: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Prasetyo sendiri.
“Pemerintah tengah menelaah beragam alternatif, termasuk peluang untuk meminta relaksasi waktu pembayaran,” ujarnya menambahkan.
Namun, Prasetyo menegaskan, perhatian pemerintah tidak berhenti pada proyek Whoosh semata. “Transformasi transportasi menjadi fokus utama. Tak hanya kereta cepat, tetapi juga sistem perkeretaapian reguler, layanan bus, hingga moda laut kini tengah direvitalisasi,” katanya.
Utang KCJB Whoosh yang mencapai Rp116 triliun memang menjadi sorotan publik, memunculkan pertanyaan soal dampaknya terhadap fiskal negara.
Menkeu Purbaya menampik kekhawatiran itu. Ia menegaskan, dana APBN tidak akan digunakan untuk menutup kewajiban proyek. “Utang tersebut bukan beban negara, melainkan tanggung jawab BUMN yang terlibat,” tegasnya.
Sementara itu, Chief Operating Director Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengungkapkan, proses negosiasi restrukturisasi dengan pihak China masih berlangsung intensif.
“Kami terus bernegosiasi. Dalam waktu dekat, tim akan kembali ke China untuk membahas ulang syarat pinjaman—termasuk tenor, suku bunga, dan opsi mata uang yang dipertimbangkan,” ungkap Dony di Kementerian Keuangan, 23 Oktober 2025.
Negosiasi itu dilakukan bersama Pemerintah China dan mitra dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC). Pemerintah berharap, dialog ini menghasilkan kesepakatan yang lebih rasional, berimbang, dan berkelanjutan bagi kedua pihak.(*)
