KABARBURSA.COM - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah bergerak cepat dalam memperketat sistem keamanan pangan di program Makan Bergizi Gratis (MBG).
YLKI meminta program MBG harus dilindungi dengan standar gizi yang jelas dan regulasi kuat. Tanpa pengawasan yang efektif, program ini berpotensi menciptakan masalah kesehatan jangka panjang alih-alih meningkatkan status gizi anak-anak.
“Pemerintah perlu memastikan anak-anak tidak hanya kenyang, tapi juga benar-benar mendapat asupan sehat dan aman. Ini bukan semata soal program makan gratis, tapi investasi kesehatan nasional,” kata Ketua YLKI, Niti Emiliana dalam keterangan resmi yang diterima KabarBursa.com, dikutip Senin 20 Oktober 2025.
YLKI juga mendesak pemerintah mempercepat penerbitan regulasi eliminasi lemak trans dalam rantai pasok pangan nasional, memperketat standar menu MBG, dan memastikan pengawasan lapangan berjalan efektif.
Laporan masyarakat yang masuk dalam sepekan terakhir menjadi sinyal kuat bahwa sistem keamanan pangan Indonesia membutuhkan pembenahan mendesak.
Sebelumnya, YLKI membuka posko pengaduan masyarakat untuk menampung keluhan soal MBG.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan pihaknya bergerak cepat setiap kali terjadi insiden keamanan pangan. “Penerima manfaat Program MBG yang dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya apapun. Seluruh biaya ditanggung pemerintah,” kata Nanik, Senin, 29 September 2025.
BGN juga menyebut dasar hukum penanganan KLB sudah jelas. “Ini semua sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-KLB atau Wabah,” ujarnya.
Menurut BGN, evakuasi dan pengecekan kondisi penerima manfaat dilakukan secepat mungkin untuk menghindari risiko lebih lanjut.
“Kami berharap hal ini meringankan beban semua penerima manfaat terdampak. Pemerintah akan selalu hadir dan bertanggung jawab pada kesehatan anak-anak kita,” tutur Nanik.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan pemerintah turut mendampingi masyarakat yang terdampak.
“Kami prihatin dengan insiden keamanan pangan yang terjadi di beberapa wilayah berkaitan dengan program MBG. Pemerintah mendampingi penanganan penerima manfaat terdampak yang membutuhkan perawatan kesehatan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua YLKI, Niti Emiliana, mengumumkan pembukaan posko pengaduan masyarakat terkait MBG. “Pemerintah harus membuka ruang koreksi bagi masyarakat terhadap program MBG,” tegasnya.
YLKI menegaskan pengaduan masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi kebijakan pemerintah soal MBG ke depan. “Laporan masyarakat menjadi bahan koreksi kebijakan pemerintah,” ujar Niti.
Data yang lebih baru sampai 25 September 2025, BGN melaporkan 5.914 korban dari 70 lokasi kasus keracunan MBG. (*)
