KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan program Calon Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Salah satunya adalah program makan siang gratis.
Ia memastikan program makan siang gratis akan berjalan, meski pemerintah memprediksi defisit anggaran yang terjadi untuk APBN 2025 adalah sekitar 2,4 persen - 2,8 persen. "Terkait program (makan siang gratis), kita lihat defisit anggaran mencapai 2,4 persen - 2,8 persen itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintah mendatang itu pos-posnya sudah bisa masuk," kata Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Senin kemarin 27 Februari 2024.
Airlangga mengatakan, program makan siang gratis ini dilakukan secara bertahap. Sebagai gambaran tahap awal diberikan kepada balita hingga ibu hamil. Kemudian dilanjutkan sampai tahap SMP hingga ke daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Namun terkait anggarannya, sampai saat ini masih dihitung oleh kementerian dan lembaga terkait. Airlangga mengakui, saat ini dirinya sudah mendapatkan data siapa saja penerima program makan siang gratis. "Jumlah penerimanya sudah ada, kita sudah punya angka sebetulnya," kata Airlangga.
Data yang diambil tersebut, lanjut Airlangga, berasal dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Ini mencakup 22,3 juta balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta siswa SD, dan 12,5 juta siswa Madrasah hingga SMP. Jika dijumlahkan, ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut. Selain itu, Airlangga juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini bisa dilakukan pada tahun 2025 mendatang.
"Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan," katanya. Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan alasan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya, hal itu dilakukan agar program bisa dilaksanakan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.
"Kita kan minta arahan Pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. Keberlanjutan. Oleh karena itu, program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di dalam RAPBN 2025. Karena nanti pelaksanaan RAPBN adalah tanggung jawab pemerintah mendatang supaya bisa berjalan lancar," jelasnya.
