KABARBURSA.COM — Penurunan harga minyak dunia berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi Indonesia. Pada saat yang sama, penurunan harga minyak dapat menekan sektor komoditas yang menjadi tulang punggung ekspor nasional.
Analis Komoditas dan Founder Traderindo, Wahyu Tribowo Laksono menilai, dampak tersebut bersifat ganda mengingat Indonesia merupakan net importir minyak sekaligus eksportir mineral.
“Sebagai net-importir minyak namun eksportir komoditas mineral, dampaknya memang campuran,” ujar Wahyu kepada KabarBursa.com, Kamis, 26 Maret 2026.
Dalam jangka pendek, turunnya harga minyak dinilai akan langsung meringankan beban anggaran negara. Pemerintah dalam RAPBN 2026 mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, sementara total dukungan energi termasuk kompensasi diperkirakan mencapai Rp381,3 triliun.
Beban tersebut sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak global. Kementerian Keuangan memperkirakan jika harga minyak bertahan di kisaran USD90 per barel, defisit APBN dapat melebar hingga sekitar 3,6 persen dari PDB, di atas target 2,53-2,68 persen.
Dengan demikian, penurunan harga minyak dari level tinggi berpotensi mengurangi tekanan subsidi dan menjaga defisit tetap terkendali.
“Penurunan harga Brent akan mengurangi beban subsidi BBM dan kompensasi energi secara signifikan,” kata Wahyu.
Selain fiskal, dampak positif juga terlihat pada stabilitas harga dan nilai tukar. Inflasi Indonesia pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen (year-on-year), sehingga penurunan harga energi dapat membantu meredakan tekanan biaya transportasi dan logistik.
Dari sisi eksternal, turunnya harga minyak juga dapat mengurangi tekanan pada rupiah. Kurs JISDOR Bank Indonesia pada 27 Maret 2026 berada di kisaran Rp16.957 per dolar AS, setelah sebelumnya sempat mendekati Rp16.990 saat harga minyak melonjak di atas US$100 per barel.
Wahyu menilai stabilitas global yang membaik juga berpotensi menarik kembali aliran modal ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Biasanya kondisi global yang lebih stabil akan meningkatkan aliran modal ke emerging markets, yang bisa memperkuat rupiah,” ujarnya.
Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko yang muncul pada sektor komoditas dalam jangka menengah, terutama nikel.
Indonesia saat ini menyuplai sekitar 65 persen pasar nikel global, menjadikannya sangat sensitif terhadap pergerakan harga komoditas tersebut.
Wahyu menilai, penurunan harga energi dapat menekan biaya produksi logam global, yang pada akhirnya berpotensi memperpanjang kondisi oversupply.
“Jika energi murah mendorong biaya produksi turun, produksi logam bisa tetap tinggi dan memperpanjang kondisi oversupply, sehingga harga ekspor berpotensi terkoreksi,” ujarnya.
Dampak tersebut berpotensi menekan penerimaan negara. Pada 2025, realisasi PNBP sektor minerba mencapai Rp135,06 triliun, melampaui target, dan menjadi salah satu kontributor penting bagi pendapatan negara.
Kementerian Keuangan juga mencatat penerimaan sumber daya alam minerba tumbuh 18,8 persen secara tahunan, didorong kenaikan harga mineral termasuk nikel. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelemahan harga komoditas dapat berdampak langsung terhadap penerimaan negara.
Di sisi ekspor, peran nikel juga sangat signifikan, terutama di daerah basis hilirisasi seperti Maluku Utara, yang mencatat nilai ekspor mencapai USD11,07 miliar pada 2024, dengan lonjakan tajam pada komoditas nikel.
Dengan demikian, penurunan harga minyak memang memberikan keuntungan jangka pendek bagi fiskal dan stabilitas ekonomi domestik. Namun, Indonesia tetap perlu mewaspadai dampak lanjutan terhadap sektor komoditas, yang memiliki kontribusi besar terhadap ekspor dan penerimaan negara. (*)
