Pengamat kajian politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, Ian Wilson, memberikan prediksi mengenai masa depan Indonesia apabila Prabowo Subianto berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pendapatnya disampaikan dalam opini berjudul "An election to end all election?" yang diterbitkan di situs Fulcrum pada Selasa (30/1/2024), yang terafiliasi dengan lembaga think tank ISEAS, Yusof Ishak Institute.
Wilson menyatakan, Jika Prabowo dapat mempertahankan popularitasnya seperti yang dilakukan Jokowi, ia mungkin akan merasa berani untuk menunjukkan kekuatan otoriternya dan sekali lagi mendorong pembatalan amandemen konstitusi pasca tahun 1999 dan diakhirinya pemilihan langsung. "Namun, pandangan ini juga menciptakan keraguan terkait konsep demokratisasi," jelasnya.
Pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup menjadi sorotan publik pada Mei 2023. Saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dikabarkan akan mengembalikan penerapan sistem tersebut, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Namun, banyak pihak, kecuali PDIP, menolak sistem tersebut.
"Sistem proporsional tertutup, yang memungkinkan rakyat memilih partai tetapi tidak individu, menjadi sorotan dalam konteks pandangan Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo. Gerindra menentang arah reformasi yang bersifat liberal demokratis, dan menginginkan pengembalian sistem berdasarkan UUD 1945 versi asli," Wilson.
Wilson menyebut bahwa hal ini akan berarti pembatalan amandemen konstitusi yang mendukung pemilu demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan batasan masa jabatan presiden. Ia juga menyoroti rekam jejak Prabowo pada 2014, di mana ia memimpin koalisi parlemen yang mengesahkan RUU Pilkada, yang memungkinkan kepala daerah ditunjuk oleh parlemen.
Prabowo dan Pilpres 2024
Pada Pilpres 2024, Prabowo memilih anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Langkah ini mendapatkan kritik terkait pengecualian syarat usia minimum calon presiden dan cawapres, yang memungkinkan seseorang di bawah 40 tahun maju sebagai capres atau cawapres.
Wilson juga mencatat bahwa MPR dan DPR menyerukan agar MPR menjadi lembaga eksekutif tertinggi pada 2023. Di tengah kontroversi ini, Wilson memprediksi bahwa masa kepresidenan Prabowo mungkin akan tanpa oposisi, dengan pemerintahan yang cenderung "tanpa oposisi" untuk menjaga persatuan.
"Koalisi Indonesia Maju, yang menaungi Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon capres-cawapres, mengusung berbagai partai, termasuk Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN, PBB, dan Partai Gelora. Wilson menilai bahwa skenario semacam itu dapat mempertahankan proses inti demokrasi, tetapi dengan potensi kehilangan perubahan substantif," ungkapnya.
