KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia berkomitmen menyokong sektor ekonomi dengan mengalokasikan anggaran substansial sebesar Rp 4,778 triliun untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2024. Ferry Irawan, Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, mengumumkan kebijakan ini dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Makassar pada Minggu, 5 Maret 2023.
Menurut Irawan, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran subsidi bunga dan marjin KUR tahun berjalan, serta pembayaran carry over subsidi bunga dan marjin KUR dari periode sebelumnya. Selain itu, penyaluran KUR pada tahun 2024 akan mengalami peningkatan kualitas, bukan hanya pada aspek kuantitas.
"Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan penyaluran KUR dengan beberapa perubahan kebijakan yang akan diterapkan pada 2024. Ini termasuk ketentuan terkait kepesertaan debitur KUR di program perlindungan sosial ketenagakerjaan, akses berulang bagi debitur KUR sektor pertanian, dan definisi kredit yang dikecualikan untuk memperoleh kembali akses KUR," ungkap Irawan dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 27 Desember 2023.
Seiring dengan optimalisasi penyaluran KUR, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), yang menjadi pilar penting dalam penyaluran KUR, terus diperbarui. Beberapa fitur pada SIKP juga akan ditingkatkan, termasuk penambahan data requirement, dataset pemutakhiran, perhitungan subsidi, dan pengiriman transaksi debitur yang akan dilakukan setiap bulan.
Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Gede Adi Prasetya, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan KUR, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyalur KUR, dan penjamin KUR.
Hingga 30 November 2023, penyaluran KUR mencapai Rp 229,95 triliun atau 77,42 persen dari target tahun 2023. Program ini telah memberikan dukungan kepada 41,2 juta debitur. Peningkatan sinergi diharapkan dapat mempercepat penyaluran KUR di masa mendatang.
