KABARBURSA.COM - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mengemukakan niat mereka untuk melanjutkan dan memperluas program bantuan sosial (bansos) jika terpilih. Dalam visi-misi mereka, Anies-Cak Imin memperkenalkan program bansos+, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bansos dan merapihkan data penerima manfaat.
Tatak Ujiyati, juru bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin, menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah mengintegrasikan data penerima bansos agar lebih akurat dan tepat sasaran, memastikan bahwa mereka yang membutuhkan benar-benar mendapatkan bantuan yang seharusnya.
"Dengan cara ini, kami ingin memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai pada yang membutuhkan," ujar Tatak mengutip Chanel Your Money Your Vote, Kamis (1/2/2024)
Tatak menambahkan bahwa pasangan Anies-Muhaimin akan memperluas jenis bantuan sosial, dengan memberikan perhatian khusus kepada rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan. Menurutnya, terdapat sekitar 11 juta rumah tangga yang belum tersentuh oleh program bansos, dan pasangan ini berkomitmen untuk memberikan dorongan kepada mereka.
"Kami ingin memberikan dukungan khusus kepada rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan, karena ada 11 juta rumah tangga yang belum tersentuh, itu ingin didorong pasangan Amin," ungkap Tatak.
Lebih lanjut, Tatak menyampaikan bahwa Anies-Muhaimin juga akan memperluas bantuan sosial untuk lansia. Selain itu, pasangan ini berencana meningkatkan jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar untuk pendidikan tinggi, dengan target menambah 1 juta penerima, menggambarkan hal ini sebagai investasi krusial dalam sektor pendidikan. "Kini baru terdapat 900 ribu penerima, kami ingin menambahkannya menjadi 1 juta karena ini adalah investasi penting di bidang pendidikan," tandasnya.
Tatak menegaskan bahwa Anies-Muhaimin juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola bansos agar tidak terpolitisasi. Mereka berencana mendirikan lembaga baru dengan fungsi khusus dalam penyaluran bansos, dengan harapan untuk menciptakan pemisahan yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksanaannya. "Dengan pembentukan lembaga khusus, kami ingin menciptakan pemisahan antara pembuat kebijakan dan lembaga yang melaksanakannya," ujar Tatak.
