KABARBURSA.COM - Pemerintah menempatkan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai agenda strategis pada 2026. Langkah ini ditujukan memperkuat tata kelola dan transparansi pasar modal nasional.
Proses demutualisasi ditargetkan rampung pada semester pertama 2026. Pelaksanaannya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum perubahan kelembagaan BEI.
Pengertian dan Tujuan Demutualisasi Bursa
Demutualisasi adalah perubahan status bursa dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas perusahaan.
Dalam struktur baru, kepemilikan bursa dapat dimiliki publik atau pihak nonanggota. Saat ini, BEI berstatus self-regulatory organization yang dimiliki perusahaan sekuritas anggota bursa.
Melalui demutualisasi, kepemilikan dan keanggotaan dipisahkan secara tegas. Pemisahan ini diharapkan menciptakan tata kelola yang lebih profesional dan independen.
Demutualisasi bertujuan mengurangi benturan kepentingan antara pengelola bursa dan anggota. Konflik kepentingan selama ini dinilai berpotensi memengaruhi keputusan strategis dan pengawasan pasar.
Struktur baru diharapkan meningkatkan transparansi serta profesionalisme pengelolaan BEI. Daya saing pasar modal Indonesia juga ditargetkan meningkat di tingkat global.
Demutualisasi membuka peluang investasi bagi lembaga keuangan besar dan investor strategis. Ke depan, BEI berpeluang melantai di bursa saham atau go public.
Langkah tersebut memperkuat permodalan dan kapasitas inovasi produk pasar modal. Produk baru mencakup derivatif dan exchange-traded fund.
Penyusunan Regulasi Demutualisasi
Pemerintah tengah merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum demutualisasi BEI. Proses ini melibatkan Kementerian Keuangan, OJK, BEI, dan pelaku pasar modal.
Regulasi dirancang selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Penyusunan dilakukan melalui kajian teknis dan konsultasi lintas pemangku kepentingan. Aturan tersebut diharapkan memenuhi standar internasional dan menjaga integritas pasar.
Demutualisasi menghadirkan tantangan berupa potensi orientasi profit berlebihan. Risiko tersebut dapat memicu pelonggaran standar pengawasan pasar.
Pemisahan fungsi pengawasan dan pengembangan bisnis menjadi krusial. Penguatan ekosistem pasar modal juga perlu dilakukan secara paralel.
Peningkatan porsi free float saham dinilai penting untuk memperbaiki likuiditas pasar. Harga saham diharapkan lebih mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.
Peran investor institusional domestik, khususnya dana pensiun, juga perlu diperkuat. Penyempurnaan kebijakan investasi diperlukan agar dana pensiun menjadi anchor investor.
Pemerintah Dorong Percepatan Aturan Demutualisasi BEI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan percepatan aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pasar modal nasional.
Airlangga menyebut demutualisasi dapat mengurangi potensi benturan kepentingan di lingkungan bursa efek. Transformasi ini memisahkan kepentingan pengurus bursa dan anggota bursa.
Selama ini, kepemilikan bursa masih terbatas pada perusahaan sekuritas sebagai anggota. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi independensi pengambilan keputusan.
Dengan demutualisasi, pengelolaan bursa diharapkan menjadi lebih independen dan profesional. Struktur kepemilikan bursa akan lebih terbuka bagi investor nonanggota.
Airlangga menilai masuknya investor akan memperkuat independensi terhadap anggota bursa. Hal ini penting untuk mendukung penegakan disiplin atas praktik distorsi pasar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mengawal proses demutualisasi secara efektif dan tepat waktu. Pengawasan dilakukan agar reformasi tata kelola sesuai standar internasional.
Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyatakan demutualisasi merupakan tindakan pemegang saham. Langkah tersebut dijalankan sesuai mandat Undang-Undang P2SK.
Ia menegaskan demutualisasi bukan merupakan aksi korporasi biasa. Prosesnya melibatkan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Kajian mendalam dilakukan untuk mengakomodasi berbagai perspektif sebelum implementasi. Demutualisasi akan mengubah BEI menjadi perusahaan terbuka.
Transformasi ini bertujuan memperkuat tata kelola dan meningkatkan transparansi. Peluang investasi baru juga terbuka melalui struktur kepemilikan yang lebih luas.
Pemerintah menargetkan demutualisasi BEI rampung pada semester pertama 2026. BEI diharapkan menjadi lebih modern dan responsif terhadap dinamika global.
Negara Asia yang Sudah Melakukan Demutualisasi
Adapun jika melirik negara lain, terdapat sejumlah contoh organisasi yang telah demutualisasi.
Sejumlah bursa Asia telah lebih dahulu menjalankan demutualisasi. Singapura, Malaysia, dan India menjadi contoh relevan bagi Indonesia.
Bursa Malaysia berhasil menjaga karakter pasar meski berorientasi profit. India menunjukkan pentingnya partisipasi investor domestik dalam meningkatkan likuiditas.
Kapitalisasi pasar India melonjak dalam satu dekade terakhir. Peningkatan didorong reformasi tata kelola, teknologi, dan partisipasi investor. (Adi Subchan) (*)
