KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara akuntabel. Dalam Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan di Jakarta, Rabu, Sri Mulyani menekankan peran krusial APBN sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan negara.
Pentingnya akuntabilitas APBN tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, melainkan juga sebagai respons terhadap tantangan dan guncangan ekonomi, seperti pandemi dan ketidakpastian geopolitik global.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa fokus pembangunan pada APBN 2024 terkonsentrasi pada beberapa prioritas, seperti menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia, termasuk mendukung nilai tukar petani.
Tahun 2024 menetapkan prioritas belanja utama terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan alokasi anggaran signifikan untuk pendidikan (Rp665 triliun), perlindungan sosial (Rp496,8 triliun), dan kesehatan (Rp187,5 triliun).
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur mendapatkan perhatian serius dengan alokasi dana mencapai Rp423,4 triliun. Ini bertujuan untuk memprioritaskan konektivitas, efisiensi, dan mobilitas antar daerah, termasuk antar pulau.
Program prioritas lainnya termasuk pembangunan di bidang hukum dan pertahanan keamanan, yang dianggarkan sebesar Rp331,9 triliun, serta ketahanan pangan dengan alokasi dana senilai Rp114,3 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pembangunan di daerah sangat bergantung pada peran APBN melalui transfer dana ke pemerintah daerah dan ekonomi daerah. Anggaran transfer ke daerah (TKD) melibatkan sejumlah komponen, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, dana desa, dan transfer keuangan lainnya.
Realisasi penyaluran TKD menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, mencapai Rp881,3 triliun pada 2023. Dalam APBN 2024, alokasi TKD dipatok sebesar Rp857,6 triliun.
Hal ini mencerminkan peran strategis daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Sinkronisasi dan konsistensi antara APBN dan APBD diharapkan dapat meningkatkan dampak positif, terutama jika strategi belanja dan pengelolaan anggaran dapat dijalankan secara terpadu dan sejalan.
