KABARBURSA.COM - Manajemen PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) menilai kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) bisa berdampak terhadap jalannya bisnis perseroan.
Manajemen Archi menyampaikan terdapat beberapa dampak atau risiko yang berpotensi dihadapi Perseroan. Salah satunya terkait harga komoditas khususnya emas.
Manajemen menyebut, harga pasar emas dunia yang digunakan sebagai acuan dalam transaksi perdagangan emas baik domestik dan ekspor hingga kini menggunakan harga referensi berdasarkan London Bullion Market Association (LBMA).
"Harga LBMA juga sudah diadopsi oleh Pemerintah sebagai acuan dalam perhitungan royalti yang harus dibayarkan Perseroan ke
kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") atas hasil dari penjualan emas, yaitu yang mana lebih tinggi antara LBMA atau realisasi harga jual," tulis manajemen Archi.
Manajemen Archi menilai hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan pemerintah ini adalah meminimalisir risiko harga ekspor satu pintu berdasarkan rencana tata kelola ekspor SDA agar tidak lebih rendah dari harga LBMA.
"Begitu pula dengan harga pasar domestik, dimana dengan industri hilir industri emas/pengrajin yang lebih kuat dengan dukungan Pemerintah diharapkan akan mampu menghasilkan produk bahan jadi berkualitas dan bernilai tambah sehingga akan meminimalisir risiko harga emas sebagai bahan baku lebih rendah dari harga LBMA,"
Kendati demikian, manajemen menyampaikan Perseroan mendukung rencana pemerintah terkait penerbitan tata kelola ekspor SDA yang bertujuan untuk meningkatan nilai tambah serta Penerimaan Negara.
Untuk itu, lanjutnya, saat ini Perseroan juga masihmenunggu implementasi resmi dari Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam dimaksud, sebelum dapat mengambil langkahlangkah penyesuaian strategis yang diperlukan.
"Sehubungan dengan kebijakan Manajemen Risiko yang diterapkan Perseroan, secara regular Perseroan melakukan review secara komprehensif terhadap hal-hal yang mungkin berdampak terhadap Perseroan namun tidak terbatas pada pergerakan harga komoditas, kondisi geopolitik, peraturan Pemerintah, supply & demand, pergerakan bunga bank, dll," pungkas manajemen. (*)
