KABARBURSA.COM - Amerika Serikat dan Korea Selatan mengumumkan pembentukan satuan tugas baru minggu ini dengan tujuan menghentikan Korea Utara mendapatkan minyak secara ilegal.
Langkah ini diambil saat Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan, memunculkan keraguan tentang masa depan sanksi internasional.
Pertemuan pertama Enhanced Disruption Task Force (EDTF) diadakan di Washington pada hari Selasa (26/3/2024), melibatkan lebih dari 30 pejabat dari kementerian dan lembaga terkait diplomasi, intelijen, sanksi, dan larangan maritim.
Mereka menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan Rusia menyediakan minyak ke Korea Utara dan membahas upaya untuk menghentikan kerja sama ilegal antara Moskow dan Pyongyang.
Minyak memiliki peran vital dalam pengembangan senjata nuklir, rudal, dan kekuatan militer Korea Utara.
Dalam batasan DK PBB, Korea Utara hanya diizinkan mengimpor 4 juta barel minyak mentah dan 500.000 barel produk olahan per tahun.
Panel ahli PBB telah menyatakan bahwa kapal tanker Korea Utara mungkin telah mengirim lebih dari 1,5 juta barel produk minyak sulingan antara Januari dan September tahun lalu.
AS dan Korsel menuduh Korea Utara memasok senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina, tuduhan yang dibantah oleh kedua negara tersebut.
Citata satelit menunjukkan kapal tanker minyak Korea Utara, termasuk yang terkena sanksi, berkunjung ke pelabuhan Rusia dalam beberapa pekan terakhir.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa satuan tugas AS-Korsel sedang mempertimbangkan tindakan untuk mengganggu jaringan pengadaan minyak Korea Utara, termasuk mengungkap aktivitas penghindaran sanksi dan menetapkan sanksi sepihak.
Mereka juga akan melibatkan sektor swasta dan pihak ketiga yang memfasilitasi pengiriman minyak secara tidak sengaja.
Di masa depan, gugus tugas ini bisa memperluas targetnya, termasuk penjualan batu bara.
