KABARBURSA.COM - Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo) mengekspresikan kekecewaannya terhadap keputusan pemberlakuan pajak rokok elektrik yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2024. Appnindo menyatakan rasa kecewa dan mendesak pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu), untuk mempertimbangkan ulang keputusan yang terkesan mendadak ini.
"Pemerintah seakan-akan meremehkan peran dan pandangan pelaku usaha dengan membuat keputusan tanpa melibatkan proses penyusunan kebijakan yang sesuai dengan prosedur ketatanegaraan," ungkap Ketua Appnindo, Teguh B. Ariwibowo.
Menurut Teguh, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang menghargai upaya dan pandangan pelaku usaha. Meskipun pemahaman Appnindo terhadap fungsi pajak dan kontribusinya terhadap negara, mereka merasa tidak diajak berdiskusi atau dilibatkan dalam perumusan kebijakan pajak rokok.
"Pelaku usaha rokok elektrik tidak menolak pajak, namun pelaksanaannya dianggap terburu-buru dan tidak berkomunikasi dengan layak kepada pelaku industri yang akan terdampak. Pengumuman ini terlalu cepat dan tidak memberikan ruang bagi industri untuk bernapas. Meskipun pada tahun 2024 sudah ada kenaikan cukai, dan tahun 2025 akan ada kenaikan PPN, namun pemberitahuan tentang pajak rokok baru diberikan satu bulan terakhir, tanpa melibatkan kami dalam proses pembuatannya," tambah Teguh.
Appnindo menilai bahwa industri rokok elektrik, yang berasal dari komunitas dan UMKM, harus mendapat perhatian khusus. Sebelumnya, bersama asosiasi-asosiasi dalam Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (Pavenas), Appnindo telah menyampaikan penolakan terhadap keputusan DJPK Kemenkeu yang memberlakukan pajak rokok untuk rokok elektrik pada 1 Januari 2024.
