KABARBURSA.COM - Rencana Australia untuk menerapkan carbon border adjustment mechanism (CBAM) atau mekanisme penyesuaian batas karbon dapat mengancam kinerja ekspor Indonesia dengan potensi pengenaan tarif tinggi terhadap barang-barang impor yang memiliki emisi karbon tinggi.
CBAM bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan menaikkan tarif atau bea masuk terhadap barang-barang impor ke Uni Eropa (UE). Pengenaan CBAM direncanakan dimulai pada tahun 2026 untuk lima produk utama, termasuk besi dan baja yang menjadi komoditas unggulan Indonesia di pasar UE.
Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), menyatakan bahwa beberapa produk yang berisiko terdampak CBAM adalah baja, aluminium, dan pupuk, khususnya yang belum memiliki sertifikasi karbon.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa total ekspor Indonesia ke Australia mencapai USD 347,5 juta pada April 2024, mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar USD 471,8 juta.
Komoditas-komoditas utama yang diekspor Indonesia ke Australia meliputi barang dari besi dan baja, pupuk, mesin dan peralatan elektronik, serta peralatan mekanis dan semen.
Bhima mengingatkan bahwa neraca perdagangan Indonesia, khususnya untuk barang-barang setengah jadi, berpotensi mengalami dampak negatif, bahkan mungkin berubah menjadi defisit setelah CBAM mulai diberlakukan efektif pada Januari 2026 mendatang.
Untuk menghadapi tantangan ini, Bhima merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan intervensi dengan merancang peta jalan dekarbonisasi untuk sektor-sektor komoditas yang rentan terhadap aturan tarif karbon. Ini penting mengingat masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum melaksanakan dekarbonisasi, masih bergantung pada energi batubara, dan belum memiliki standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang baik.
Menurut Bhima, jika langkah-langkah dekarbonisasi tidak segera diambil, produk ekspor unggulan Indonesia berpotensi kehilangan daya saing, dengan perusahaan Eropa cenderung mencari pasokan dari negara lain seperti Australia.
"Pasar Eropa tetap penting karena menjadi basis bagi produksi otomotif mesin pembakaran dalam dan kendaraan listrik premium, serta menjadi hub untuk rantai pasok produk Indonesia ke Timur Tengah dan Afrika," ujar Bhima.
Mengutip berbagai sumber, barang-barang dengan emisi karbon tinggi memang memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa bahaya utama dari barang-barang tersebut:
Barang dengan emisi karbon tinggi, seperti baja, aluminium, dan pupuk, berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Proses produksinya menghasilkan jumlah besar gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO2), yang mengakibatkan pemanasan global. Pemanasan global ini menyebabkan berbagai fenomena ekstrem seperti kenaikan suhu, cuaca ekstrem, mencairnya es di kutub, dan naiknya permukaan laut.
Proses produksi barang-barang ini juga sering menghasilkan polutan udara seperti sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx). Polutan ini berkontribusi terhadap pencemaran udara yang dapat menyebabkan masalah pernapasan, penyakit jantung, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Polusi udara juga berdampak buruk pada kualitas lingkungan, seperti mengurangi visibilitas dan merusak ekosistem.
Selain emisi karbon, produksi barang-barang ini sering melibatkan ekstraksi sumber daya alam yang besar. Ekstraksi ini dapat menyebabkan deforestasi, kerusakan habitat, dan degradasi tanah. Limbah produksi juga sering kali mencemari air dan tanah, mengancam kesehatan ekosistem lokal.
Paparan terus-menerus terhadap polutan udara yang dihasilkan oleh barang-barang dengan emisi karbon tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang. Ini termasuk penyakit pernapasan kronis seperti asma dan bronkitis, penyakit jantung, dan bahkan kanker. Selain itu, polusi udara dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada dan meningkatkan risiko kematian dini.
Perubahan iklim dan pencemaran lingkungan akibat emisi karbon tinggi juga berdampak negatif pada ekonomi. Bencana alam yang lebih sering dan parah dapat merusak infrastruktur, mengurangi hasil pertanian, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Biaya kesehatan yang meningkat akibat penyakit terkait polusi juga menjadi beban ekonomi yang signifikan.
Kerusakan habitat dan perubahan iklim mengancam keanekaragaman hayati. Spesies hewan dan tumbuhan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan ini akan menghadapi risiko kepunahan. Hilangnya keanekaragaman hayati akan merusak keseimbangan ekosistem dan mengurangi manfaat ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti penyerbukan tanaman dan pemurnian air.
Pembatasan Barang dengan Emisi Karbon Tinggi di Dunia
1. Kebijakan Uni Eropa: CBAM
Uni Eropa telah memimpin dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon melalui penerapan mekanisme penyesuaian batas karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM). Kebijakan ini bertujuan untuk mengenakan tarif pada barang impor yang memiliki emisi karbon tinggi, seperti baja, aluminium, dan pupuk yang belum memiliki sertifikasi karbon. CBAM akan mulai berlaku secara penuh pada 2026 dan bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar Eropa memenuhi standar lingkungan yang ketat.
2. Amerika Serikat: Pengaturan Emisi dan Pajak Karbon
Amerika Serikat juga sedang mempertimbangkan berbagai langkah untuk mengurangi emisi karbon dari barang-barang tertentu. Beberapa negara bagian, seperti California, telah mengadopsi sistem cap-and-trade yang menetapkan batas emisi dan memungkinkan perdagangan izin emisi. Selain itu, ada diskusi mengenai penerapan pajak karbon di tingkat federal untuk mendorong pengurangan emisi dari industri yang menghasilkan barang dengan emisi karbon tinggi.
3. China: Kebijakan Perdagangan Karbon
China, sebagai salah satu negara dengan emisi terbesar di dunia, telah memperkenalkan skema perdagangan emisi nasional untuk mengendalikan dan mengurangi emisi karbon. Kebijakan ini berlaku untuk industri-industri besar termasuk pembangkit listrik dan manufaktur yang menghasilkan barang dengan emisi karbon tinggi. Tujuannya adalah untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.
4. Jepang: Regulasi Energi dan Industri
Jepang telah mengadopsi berbagai regulasi yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dari industri berat. Kebijakan tersebut termasuk insentif untuk penggunaan teknologi rendah karbon dan standar efisiensi energi yang ketat untuk produk-produk industri. Jepang juga mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
5. Kanada: Pajak Karbon Nasional
Kanada telah menerapkan pajak karbon nasional yang mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk industri yang menghasilkan barang dengan emisi karbon tinggi. Pajak karbon ini bertujuan untuk mengurangi emisi dengan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan yang tidak mengurangi jejak karbon mereka. Hasil pajak digunakan untuk mendanai program lingkungan dan memberikan insentif bagi industri untuk beralih ke teknologi yang lebih bersih.
6. Australia: Standar Emisi dan Insentif
Australia telah memberlakukan standar emisi yang ketat dan memberikan insentif untuk perusahaan yang mengurangi emisi karbon. Meskipun menghadapi tantangan politik, Australia berkomitmen untuk mengurangi emisi dengan memperkenalkan program-program seperti Renewable Energy Target dan Clean Energy Finance Corporation untuk mendukung transisi ke energi terbarukan. (*)
