KABARBURSA.COM - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses hilirisasi di Papua melalui pembangunan infrastruktur industri.
Menteri Bahlil menyoroti upaya percepatan hilirisasi yang dilakukan melalui rencana pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia (PTFI), pembangunan pabrik pupuk, serta pengembangan industri gula dan etanol dari tebu di Papua. Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Senin 13 Mei 2024.
Dengan pemerintah yang akan menguasai 61 persen saham Freeport, peluang pembangunan smelter di Papua semakin terbuka," katanya.
Beliau menilai bahwa bergantungnya pembangunan di pulau ujung timur Indonesia pada anggaran Otonomi Khusus (Otsus) tidaklah berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mempercepat kemajuan ekonomi di Papua, program hilirisasi dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata.
"Papua harus dibangun untuk masa depannya. Ketergantungan terhadap Otsus tidak bisa berkelanjutan jika manajemen anggaran tidak efektif. Dana Otsus ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Papua agar dapat sejajar dengan saudara-saudaranya di wilayah lain," tambahnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa percepatan hilirisasi di wilayah tersebut juga melibatkan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa Papua baik di dalam maupun luar negeri.
Beliau menekankan bahwa beberapa daerah yang telah mengembangkan program hilirisasi seperti Morowali, Halmahera, dan Sorong telah membawa dampak berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja di daerah tersebut.
"Sorong telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Ini menjadi kawasan ekonomi khusus yang mampu bersaing dengan kawasan industri di Maluku Utara. Di Sorong, proyek pupuk dan blue ethanol di Bintuni didorong, begitu juga di Nabire, blok eks Freeport. Semua ini dapat terwujud jika kita bersiap. Prospeknya sangat bagus untuk Papua," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Bahlil telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham sebanyak 10 persen pada PT Freeport Indonesia (PTFI) serta memperpanjang kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) perusahaan hingga tahun 2061 sebagai langkah mendukung program hilirisasi.
Beliau juga menyatakan bahwa dengan kepemilikan mayoritas saham di PTFI, pemerintah akan lebih mudah menerapkan kebijakan hilirisasi, terutama dalam hal komoditas tembaga.
Perpanjang Kontrak IUPK
Langkah pemerintah untuk menambah kepemilikan saham sebanyak 10 persen pada PT Freeport Indonesia (PTFI) dan memperpanjang kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2061 bertujuan mendukung hilirisasi.
Bahlil menegaskan bahwa pembelian saham pemerintah pada PTFI adalah bagian dari kebijakan hilirisasi, terutama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
“Sekarang Freeport sudah menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia, karena kita sudah mayoritas. Kita beli kurang lebih sekitar hampir 4 miliar dolar AS. Dan dari pendapatan itu, sekarang dividen 2024 itu sudah hampir lunas dengan pendapatan itu,” kata dia beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan bahwa kepemilikan saham yang lebih besar akan memberikan manfaat dividen yang signifikan bagi pemerintah.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa dengan memiliki mayoritas saham di PTFI, pemerintah dapat lebih mudah mendorong kebijakan hilirisasi, terutama dalam pengembangan komoditas tembaga.
Dia juga memaparkan bagaimana pembangunan smelter PTFI di Gresik berhasil terealisasi berkat dorongan dari pemerintah.
“Sebanyak 3 miliar dolar AS untuk membangun smelter di Gresik. Sekarang sudah jadi, bulan Mei (beroperasi), dan di situ kita sudah bisa produksi katoda tembaga. Dari 3 juta konsentrat yang dibawa dari Timika ke Gresik, itu menghasilkan 400 ribu ton katoda tembaga, 60 ton emas,” katanya.
Selain itu, Bahlil menyoroti rencana perusahaan untuk memproduksi kawat tembaga, yang akan mendukung pembangunan ekosistem industri kendaraan listrik di dalam negeri.
Ia menegaskan pentingnya memiliki arah kebijakan yang jelas dalam upaya menjaga kekayaan sumber daya alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui hilirisasi.
Efek Positif Kebijakan
Indonesia menambah saham 10 persen lagi di PT Freeport Indonesia (PTFI). Saat ini, pemerintah sudah menguasai 61 persen saham di perusahaan tambang terbesar di tanah air tersebut.
Divestasi saham pemerintah di Freeport, merupakan kabar baik di tengah gejolak ekonomi global. Bahkan, bisa menjadi batu pijakan dan modal berharga bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi. Tentu saja, jika penambahan saham itu benar-benar mampu dimanfaatkan dengan baik dan tepat.
Bahasa lainnya, penambahan saham tersebut diiringi dengan peningkatan kedaulatan Indonesia di perusahaan yang sering menjadi sumbu pertikaian. Baik di internal Indonesia, maupun di percaturan ekonomi dunia. Khususnya dengan Amerika Serikat sebagai perintis, dan negara tetangga yang suka berisik, Australia.
Meminjam istilah Menteri Investasi Bahlil Dahalia, divestasi saham pemerintah di Freeport sebagai upaya mengurangi penguasaan asing. “Kita kembalikan itu (Freeport) sebagai milik orang Indonesia,” tegas Bahlil saat tampil pada kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa waktu lalu.
