KABARBURSA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan kebingungannya terkait polemik yang muncul seputar program bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya bingung kenapa program bansos pemerintah yang sudah dianggarkan bersama DPR menjadi sorotan saat ini. Program ini telah berjalan lama dan merupakan hasil kebijakan yang telah diprogramkan bersama Menteri Keuangan," ujar Erick di Jakarta, Senin 12 Februari 2024.
Erick menegaskan bahwa program bansos telah berlangsung secara berkelanjutan dan merupakan inisiatif untuk membantu masyarakat.
"Program bansos ini sudah berlangsung lama dan tentu sudah diprogramkan oleh Menteri Sosial beserta Presiden. Peran kami dari BUMN hanya membantu dalam hal suplai. Saya pribadi tidak terlibat dalam penyaluran bansos, tetapi pada masa COVID-19, kami melakukan intervensi pasar murah tanpa menimbulkan kontroversi. Kebijakan ini jelas diambil untuk melayani masyarakat yang membutuhkan," ujar Erick.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa program bansos diterapkan untuk memberikan dukungan kepada keluarga miskin yang tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan pokok.
"Bansos bertujuan sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar keluarga miskin dapat bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan, terutama sebagai dampak dari El Nino dan gangguan rantai pasok yang mempengaruhi kenaikan harga pangan global," kata Ari.
Ari menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan program afirmasi pemerintah untuk rakyat, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan telah mendapat persetujuan bersama dari pemerintah dan DPR.
"Jadi, tidak ada kaitannya dengan proses pemilu," tambahnya.
