“Per 29 Mei, realisasi beras SPHP di tingkat konsumen telah mencapai 729 ribu ton dari target 1,2 juta ton pada 2024,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin 3 Juni 2024.
Selain kepada konsumen, Arief juga menyebutkan bahwa realisasi beras SPHP ke ritel modern mencapai 50 ribu ton, dengan tiga penyalur utama yaitu Indomaret, Indogrosir, dan Alfamart.
“Melalui Perum Bulog, Bapanas telah menugaskan pelaksanaan beras program SPHP baik di tingkat konsumen maupun ritel modern,” ujarnya.
Arief menambahkan bahwa selain SPHP, pihaknya juga menjalankan program intervensi lainnya, yakni Gerakan Pangan Murah (GPM), yang menjadi instrumen utama untuk menstabilkan kondisi pangan nasional.
Selama periode Januari hingga Mei, GPM telah dilaksanakan sebanyak 4.695 kali di 37 provinsi dan 410 kabupaten/kota.
“Ini akan terus diintensifkan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha pada Juni,” tutur Arief.
Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mewujudkan kestabilan pasokan dan kewajaran harga pangan pokok strategis, khususnya menjelang HBKN Idul Adha 2024.
"Kami di Badan Pangan Nasional rutin melakukan analisa kondisi harga pangan secara nasional, termasuk di tingkat konsumen. Data harga-harga tersebut dihimpun dari 1.503 enumerator di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat produsen, konsumen, hingga grosir," ungkap Arief.
Arief menekankan bahwa beras SPHP yang disalurkan pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memastikan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga.
Oleh karena itu, dia meminta para pedagang dan pelaku usaha untuk tidak mengoplos beras SPHP dan tidak menjualnya di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Program Stabilisasi Harga
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa sebanyak 643 ribu ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah disalurkan sejak Januari hingga pertengahan April 2024.
“Dalam periode tersebut, beras SPHP yang telah didistribusikan mencapai 643 ribu ton. Bulog terus menjalin kerja sama dengan pengecer untuk memastikan titik penjualan tersebar luas dan dekat dengan konsumen akhir,” ujarnya di Jakarta.
Dia menjelaskan bahwa penyaluran ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras di berbagai ritel modern, kios, dan menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Kami mendapat tugas dari pemerintah untuk menyalurkan minimal 1,2 juta ton beras SPHP sepanjang tahun ini. Sementara stok beras di gudang Bulog hingga 17 April 2024 mencapai 1,26 juta ton,” tambahnya.
Beras program SPHP merupakan beras dari cadangan pemerintah yang disalurkan melalui skema subsidi dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp10.900 per kilogram.
Bayu menegaskan bahwa beras SPHP yang didistribusikan Bulog adalah beras berkualitas. Beras ini memiliki ciri khusus seperti logo Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasannya.
“Ciri lainnya termasuk gambar semangkok nasi, keterangan berat bersih, dan tulisan ‘Didistribusikan oleh Perum BULOG’,” jelasnya.
Harga Beras Diatur
Dia menekankan bahwa beras yang tidak memiliki ciri tersebut bukan beras SPHP Bulog yang resmi.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga mengimbau pedagang untuk tidak mengoplos beras SPHP atau menjual di atas HET yang telah ditetapkan.
“Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta memastikan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga,” ujarnya.
Harga beras SPHP diatur sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023, dan bisa diperoleh di berbagai tempat seperti pasar tradisional, ritel modern, outlet Bulog, hingga toko-toko mitra Bulog.
Beras Oplosan
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengimbau pedagang dan pelaku usaha untuk tidak melakukan praktik mengoplos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menjualnya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
“Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial,” tegas Arief.
Dia menyampaikan bahwa beras SPHP yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta memastikan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga.
Arief juga menekankan bahwa upaya penyimpangan terhadap beras SPHP telah berhasil digagalkan oleh Satgas Pangan Polri di beberapa daerah seperti Medan, Malang, dan Balikpapan, berkat dukungan dari berbagai pihak seperti Ombudsman, Pemerintah Daerah, dan masyarakat umum.
