KABARBURSA.COM - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) kembali memenuhi kewajiban restrukturisasi utang dengan membayarkan Cash Flow Available for Debt Services (CFADS) tahap VI senilai Rp110,75 miliar pada 25 September 2025.
Pembayaran tersebut meliputi bunga kepada kreditor perbankan sebesar Rp36,88 miliar, kupon obligasi Rp3,27 miliar, serta pembayaran kepada kreditor dagang senilai Rp70,61 miliar. Sejak tahap pertama hingga kini, total CFADS yang telah dibayarkan perseroan mencapai Rp541,74 miliar.
Ketepatan waktu pembayaran itu disebut sebagai cermin kesungguhan WSBP menjalankan seluruh kewajiban restrukturisasi yang disepakati. “Kami bersyukur dapat terus menunaikan kewajiban ini, dan berharap langkah konsisten tersebut menjadi fondasi kepercayaan kreditor maupun mitra usaha,” ungkap Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP, Fandy Dewanto, dalam keterangan tertulis, Jumat 26 September 2025.
Selain CFADS, WSBP juga mengalokasikan tambahan Rp1,59 miliar dari hasil lelang aset non-produktif yang dibagikan secara pro rata kepada para kreditor. Dari sisi restrukturisasi, hingga 31 Agustus 2025 perusahaan telah menuntaskan konversi utang dagang menjadi ekuitas senilai Rp1,55 triliun atau setara 90,23 persen dari total kewajiban konversi.
Perseroan sebelumnya juga mengonversi utang obligasi menjadi Obligasi Wajib Konversi senilai Rp1,85 triliun pada Desember 2023. Langkah-langkah ini dinilai penting dalam memperkuat struktur permodalan di tengah fase pemulihan bisnis.
Meski fokus pada restrukturisasi, WSBP tetap membukukan capaian operasional positif. Hingga Agustus 2025, nilai kontrak baru mencapai Rp757,79 miliar dari sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) serta proyek pendidikan.
“Capaian kontrak baru menunjukkan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan baik dan mendapat kepercayaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” tambah Fandy.
Manajemen WSBP menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan kreditor melalui konsistensi pembayaran, tata kelola yang baik, serta penerapan manajemen risiko yang terukur. Ketiganya diyakini menjadi pondasi untuk menopang keberlanjutan usaha dan memperkuat posisi perseroan di sektor konstruksi nasional.(*)
