KABARBURSA.COM – Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya secara resmi membuka kembali suspensi saham PT PP Properti Tbk (PPRO) mulai sesi I full call auction (FCA) perdagangan Selasa, 24 Februari 2026.
Dengan pencabutan tersebut, seluruh efek PPRO kembali dapat diperdagangkan di seluruh pasar, setelah sebelumnya dihentikan sementara sejak 15 Oktober 2024.
Saat itu, suspensi diberlakukan menyusul penundaan pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B Ke-11 (PPRO02BCN4). Artinya, perdagangan saham PPRO sempat terhenti sekitar satu tahun empat bulan.
BEI dalam pengumumannya menyebutkan, pencabutan suspensi dilakukan setelah mempertimbangkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor KSEI-2745/JKU/0226 tertanggal 10 Februari 2026, terkait perubahan skema penyelesaian kewajiban perseroan berdasarkan putusan homologasi atas obligasi berkelanjutan dan medium term notes.
Selain itu, BEI juga mempertimbangkan telah dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga oleh PPRO pada 17 Februari 2026. Pemenuhan kewajiban tersebut menjadi faktor utama yang membuka kembali akses perdagangan saham perseroan di Bursa.
Saham Naik Dua Poin
Pada hari pertama perdagangan setelah suspensi dicabut, saham PPRO langsung bergerak signifikan. Hingga sebelum jeda siang, saham PPRO ditutup di level 23 atau naik 2 poin setara 9,52 persen dari harga sebelumnya di 21.
Kenaikan tersebut membawa saham menyentuh batas auto reject atas (ARA) di level 23.
Data perdagangan menunjukkan saham dibuka di level 23 dan bergerak di rentang yang sama sepanjang sesi dengan harga tertinggi dan terendah berada di 23. Volume transaksi tercatat 189,75 ribu lot dengan nilai transaksi Rp436,4 juta dan rata-rata harga di 23.
Dengan ARA berada di 23 dan ARB di 19, ruang pergerakan intraday sepenuhnya terkunci di batas atas.
Pergerakan PPRO ini mencerminkan respons pasar pada hari pertama perdagangan kembali setelah periode suspensi panjang. Dengan perdagangan yang baru kembali dibuka, aktivitas transaksi dan pembentukan harga akan menjadi bagian dari fase penyesuaian harga terhadap kondisi fundamental dan skema penyelesaian kewajiban yang telah ditetapkan.(*)
