KABARBURSA.COM - BLT akan cair bulan Februari. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba akan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai langkah mitigasi risiko pangan.
Bantuan ini berlaku untuk periode Januari-Februari-Maret 2024 dan akan dievaluasi setiap 3 bulan.
Meskipun besaran BLT yang dibagikan pemerintah adalah sebesar Rp 200.000 per bulan, pembagiannya dilakukan sekaligus untuk tiga bulan.
Besaran BLT Rp 200 Ribu/Bulan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa BLT ini akan diberikan sebesar Rp 200 ribu per bulan.
Bantuan ini ditargetkan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi kembali setelah 3 bulan. Bantuan pertama akan diberikan pada bulan Februari dengan besaran Rp 200 ribu per bulan," ungkap Airlangga dalam konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Langsung Dibayar Rp 600 Ribu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa pencairan BLT akan dilakukan sekaligus pada bulan Februari 2024 dengan total sebesar Rp 600 ribu.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 11,25 triliun.
"Untuk 3 bulan, anggaran sebesar Rp 11,25 triliun akan diberikan kepada 18,8 juta KPM untuk periode Januari-Februari-Maret. Pencairan akan dilakukan pada bulan Februari, sekaligus untuk 3 bulan," kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
BLT bersumber dari APBN sebagai shock absorber jaga ketahanan ekonomi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa sumber anggaran untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengenai pos anggarannya, akan dicarikan solusi yang tepat.
"Sebagian besar anggaran sudah ada di APBN, tetapi mungkin akan ada beberapa perubahan yang merespons kondisi yang terjadi di masyarakat dan global," ujar Febrio.
Febrio juga menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, APBN dirancang sebagai shock absorber untuk menjaga ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global. Dengan kata lain, APBN dirancang agar tetap fleksibel untuk mengatasi kebutuhan anggaran mendadak.
"Kita akan mencari solusi, dan APBN akan tetap fleksibel. Ini merupakan bagian dari strategi kita untuk mengelola APBN secara fleksibel," tambahnya.
