KABARBURSA.COM - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) membukukan pertumbuhan kredit sebesar 15,9 persen secara tahunan (year on year/YoY). Laju tersebut menjadi motor penggerak kenaikan laba bersih konsolidasi yang mencapai Rp20 triliun sepanjang 2025.
Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menyampaikan bahwa sepanjang 2025 perseroan beroperasi di tengah lanskap eksternal yang sarat turbulensi. Volatilitas global dan penyesuaian suku bunga menjadi tantangan utama. Namun, tekanan tersebut direspons melalui penguatan pendanaan, disiplin manajemen risiko, serta ekspansi kredit yang diarahkan ke sektor-sektor produktif.
Pertumbuhan kredit 15,9 persen YoY, menurut Putrama, tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh struktur pendanaan yang kian resilien dan strategi ekspansi yang selektif namun progresif.
Dukungan utama datang dari dana murah atau current account saving account (CASA) yang tumbuh signifikan, mencapai 28,9 persen secara tahunan. Kinerja tersebut digerakkan oleh lonjakan giro sebesar 43,8 persen dan peningkatan tabungan 11,2 persen YoY. Kombinasi ini menjaga efisiensi biaya dana sekaligus mempertahankan likuiditas pada level yang optimal.
Direktur Finance & Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, menuturkan bahwa pengelolaan neraca sepanjang 2025 diarahkan pada keseimbangan yang presisi. Pertumbuhan bisnis dijalankan beriringan dengan efisiensi biaya dana serta penguatan permodalan.
Strategi pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi, kata Paolo, menjadi jangkar utama dalam menjaga kualitas portofolio di tengah perlambatan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda.
Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BNI tercatat sebesar 20,7 persen, jauh melampaui ambang batas regulator. Kualitas aset juga menunjukkan perbaikan yang konsisten. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bruto berada di level 1,9 persen, sementara Loan at Risk (LaR) tercatat 8,5 persen.
Angka tersebut mencerminkan penurunan eksposur risiko kredit secara menyeluruh dan telah kembali ke kondisi prapandemi.
Pada saat yang sama, rasio pencadangan NPL mencapai 205,5 persen dan pencadangan LaR sebesar 46,9 persen. Tingkat ini menggambarkan kebijakan pencadangan yang kuat dan pruden dalam mengantisipasi potensi tekanan risiko ke depan.
Secara operasional, BNI pada kuartal IV 2025 mencatat Pendapatan Operasional sebelum Pencadangan (PPOP) sebesar Rp9,4 triliun. Secara kumulatif, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) mencapai Rp40,3 triliun. Namun, loan yield mengalami tekanan seiring penurunan suku bunga acuan. Di sisi lain, pendapatan nonbunga tumbuh 5,2 persen YoY menjadi Rp24,6 triliun.
Direktur Risk Management BNI David Pirzada menambahkan, dalam aspek keberlanjutan, portofolio pembiayaan berkelanjutan perseroan telah mencapai Rp197 triliun. Nilai ini setara dengan sekitar 22 persen dari total kredit.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG), BNI juga menerbitkan Sustainability Bond dan Green Bond masing-masing senilai Rp5 triliun.
Keberlanjutan, menurut David, telah terintegrasi dalam strategi bisnis BNI untuk menciptakan nilai jangka panjang sekaligus mendukung transisi hijau nasional.
Selaras dengan program prioritas pemerintah dan Astacita, BNI berperan aktif di sektor-sektor strategis. Mulai dari pendidikan dan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, hingga sektor riil yang menjadi lokomotif penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah.
Peran tersebut diwujudkan melalui pembiayaan yang terarah, penguatan layanan keuangan, serta pemanfaatan digitalisasi agar implementasi kebijakan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Terkait penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kementerian Keuangan, BNI menyatakan dana tersebut telah disalurkan ke sektor-sektor produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Di antaranya sektor pengolahan, perdagangan, konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, dan sektor terkait lainnya.
BNI menempatkan diri bukan sekadar sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat agenda pembangunan nasional. Sinergi dalam berbagai program prioritas dijalankan secara pruden, berbasis ekosistem, dan berorientasi pada penguatan fundamental ekonomi jangka panjang.(*)
