KABARBURSA.COM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama DPR RI melakukan sosialisasi tentang pengelolaan hilir migas kepada masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, sebagai upaya untuk memastikan pengaturan dan pengawasan pasokan BBM dan gas bumi berjalan dengan lancar.
Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, menyatakan harapannya agar kegiatan hilir minyak dan gas bumi dapat berjalan tanpa kendala yang menyebabkan kelangkaan pasokan bagi masyarakat.
"Masyarakat dapat membeli BBM subsidi (Biosolar) dan BBM kompensasi (Pertalite) dengan menggunakan kode QR yang tersedia di SPBU yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014," ujarnya seperti keterangannya dikutip di Jakarta, Selasa 26 Maret 2024..
Wahyudi menekankan bahwa BPH Migas akan terus memastikan agar penggunaan BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume. Selain itu, penggunaan gas bumi juga diharapkan semakin meluas, terutama untuk sektor industri dan jaringan gas rumah tangga.
"Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) juga akan memudahkan konsumen tertentu untuk mengakses Biosolar dan Pertalite," tambahnya.
Wahyudi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui chat WhatsApp BPH Migas di nomor 081230000136.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Bambang Dwi Hartono, menegaskan bahwa pasokan gas bumi di Jawa Timur memiliki peran penting sebagai sumber energi bagi industri dan masyarakat setempat.
"Komisi VII DPR mendukung langkah-langkah terkait penyediaan minyak dan gas bumi yang lebih luas," ungkapnya.
Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Surabaya, Galih Pradipto, mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerahasiaan kode QR dari aplikasi MyPertamina, karena hanya pemilik yang berhak untuk menikmati BBM subsidi.
"Jangan memberikan kode QR kepada orang lain karena dapat disalahgunakan," tambahnya.
