KABARBURSA.COM - INDEF atau Institute for Development of Economics and Finance mengatakan dana bansos di era Jokowi melimpah, sementara angka kemiskinan hanya turun 2,3 persen. Hal itu terkuak dalam diskusi "Indef: Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres di Hotel Manhattan", Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.
Dalam pernyataannya, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan, alokasi anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024 mencapai Rp 496,8 triliun, jauh lebih besar dibandingkan periode pandemi Covid-19 tahun 2021 yang sebesar Rp468,2 triliun dan 2022 sebesar Rp460,6 triliun.
Kucuran dana bansos 2024 dengan nilai yang hampir sama dengan bansos saat pandemi 2020 sebesar Rp 498 triliun, menurut Indef tidak mengandung urgensi.
"Saya berkesimpulan bahwa bansos ini bukan solusi untuk jangka panjang, tetapi ini hanya kebijakan populis yang hanya ingin mendapatkan voter (suara pemilih) yang lebih banyak," ujarnya Esther.
Menurut data Indef, secara rinci, pada sejak era pemerintahan Jokowi yakni pada 2014 dana bansos sebesar Rp484,1 triliun. Lalu pada 2015 menjadi sebesar Rp276,2 triliun, 2016 sebesar Rp215 triliun, 2017 sebesar Rp216,6 triliun, dan 2018 sebesar Rp293,8 triliun. Kemudian pada 2019 menjadi sebesar Rp308,4 triliun, 2020 sebesar Rp498 triliun, 2021 sebesar Rp468,2 triliun, 2022 sebesar Rp460,6 triliun, 2023 sebesar Rp439,1 triliun, serta pada 2024 sebesar Rp496,8 triliun.
Basri: Bansos Era Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat
Ekonom Senior Indef Faisal Basri menilai, Jokowi gagal menyejahterakan masyarakat yang tercermin dari semakin besarnya nilai bansos. Menurutnya, nilai bansos yang besar menunjukkan semakin banyak orang miskin di Indonesia yang membutuhkan bantuan.
"Jokowi ternyata gagal menyejahterakan rakyat Indonesia, buktinya makin banyak orang yang menerima bansoos. Yang nganggur, yang di PHK, yang gagal panen, yang pupuknya kurang, dan sebagainya. Gagal Jokowi. Terbukti bahwa orang yang rentan hidupnya itu tidak turun, tercermin dari bansos yang naik terus," ungkap dia.
Dari data Indef, dalam kurun tahun 2014 hingga 2019, era Jokowi telah menggelontorkan dana bansos senilai Rp3.319 Triliun.
"Angka kemiskinan hanya turun sekitar 2 persen. Jadi mau digelontor bansos atau tidak, tetap saja tidak ada penurunan signifikan atas angka kemiskinan," kata Esther.
Maka dari itu, Esther menekankan bansos pada dasarnya merupakan jaring pengaman sosial (social safety net), bukan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan. Dia pun menilai, pemberian bansos harusnya berbentuk tunai yang diberikan langsung ke penerima tanpa perantara. Skema ini dinilai lebih efektif untuk mendorong daya beli masyarakat ketimbang memberikan dalam bentuk sembako. Apalagi jika teknis pembagian bansos berupa sembako tersebut menimbulkan kerumunan masyarakat yang justru menjadi tidak efektif.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp496 triliun pada tahun ini. Pada awal tahun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bansos yang akan cair di semester I. Bansos tersebut antara lain bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.
Selain itu, bantuan PKH yang juga akan diteruskan pada 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya empat tahap dalam satu tahun.
Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.
Ketiga yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada KPM berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.
Kendati namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan.
Terakhir juga Program Indonesia Pintar (PIP) yang akan berlanjut di 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp1,8 juta pada tahun ini.
