KABARBURSA.COM- Dalam panggung debat kelima Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 yang mengemuka, satu tema yang mencuat adalah teknologi informasi. Kabarnya, kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam ketika impor ponsel pada tahun 2023 melonjak hingga mencapai Rp30 triliun. Padahal, untuk mendirikan pabrik ponsel, dibutuhkan investasi sekitar Rp0,5 triliun.
Hal ini disinggung Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Rusta Adijaya menyoroti isu teknologi informasi yang disampaikan oleh peserta debat." Sebagai negara dengan potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2030, dengan nilai mencapai US$210-360 miliar menurut laporan e-conomy SEA 2023, Indonesia tentu memerlukan perkembangan teknologi informasi, baik dalam bentuk perangkat ponsel maupun pemahaman terkait," ujarnya kepada Kabar Bursa, Senin (5/2/2024)
Rusta juga menuturkan, pentingnya tidak hanya sebatas menarik investasi asing untuk mendorong produksi lokal ponsel, namun juga bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. "Memastikan kesiapan SDM dan investasi untuk membangun pabrik ponsel menjadi krusial, menjauhkan potensi investasi tanpa kesiapan SDM," jelasnya.
Tidak hanya itu, Rusta menyinggung tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam mengelola investasi ini agar tercipta efek penyebaran manfaat dari industri manufaktur ponsel. "Hal ini penting agar masyarakat di sekitar lokasi manufaktur ponsel juga ikut merasakan keuntungan," katanya.
Menurut Rusta, partisipasi dan pemberdayaan investor dalam negeri menjadi hal yang tak bisa diabaikan. Memberikan insentif seperti kemudahan pajak dan strategi lainnya harus diimplementasikan. "Investor dalam negeri perlu didorong untuk berperan aktif dalam transfer teknologi. Dibutuhkan kemampuan diplomasi dan negosiasi yang kuat untuk kepentingan strategis Indonesia," ucap dia.
"Janganlah terjebak dalam pikiran bahwa segalanya harus dimulai dengan investor asing. Lebih baik jika investor dalam negeri menjadi pionir. Kerjasama antara perusahaan dalam negeri dengan mitra luar negeri dapat mengoptimalkan transfer pengetahuan dengan efisiensi biaya, termasuk produksi, 'fixed cost' dan 'sunk cost'," tambahnya.
Soal teknologi ponsel itu sendiri, lanjut Rusta, kita dapat mengambil inspirasi dari negara seperti Korea Selatan yang sukses dengan produksi Samsung dan Android. Pendekatan kebebasan ekonomi dapat menjadi kunci, memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai inventor dengan hak patennya sendiri. Diperlukan fasilitasi dalam penelitian dan pengembangan, dukungan SDM, dan fasilitas teknis yang memadai." Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berpotensi mengukir kedaulatan teknologi informasi dan menuju era kemakmuran digital," tutupnya.
