KABARBURSA.COM-Komisi IV DPR RI mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pemuda, Petambak, dan Pembudidaya Ikan untuk memberikan kejelasan terkait subsidi pupuk bagi nelayan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada landasan hukum yang jelas terkait subsidi pupuk bagi nelayan.
"Karena itu, banyak nelayan yang belum mendapatkan kepastian terkait subsidi pupuk. Padahal, mereka memiliki hak yang sama dengan petani untuk mendapatkan subsidi pupuk," ungkap Anggia dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Gedung Parlemen, Kamis 14 Maret 2024
Anggia menekankan pentingnya mempertimbangkan penyertaan aspek subsidi pupuk bagi nelayan dalam UU perlindungan nelayan. "Saat ini, subsidi pupuk bagi nelayan tidak tersentuh dan tidak dilindungi oleh UU perlindungan nelayan. Hal ini merupakan hal yang perlu diperhatikan," tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa usulan revisi terhadap UU No 7 Tahun 2016 ini sebenarnya telah diajukan sejak lama untuk memperoleh alokasi khusus subsidi pupuk bagi pembudidaya ikan. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait hal tersebut.
"Statusnya masih samar. Belum ada penjelasan yang pasti. Bagaimana para pembudidaya ikan dapat mengakses subsidi pupuk jika tidak ada kejelasan terkait hal ini," tandasnya.
