KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat mengguncang ketahanan pangan nasional.
Johan menyoroti memanasnya ketegangan antara Iran dan Israel yang kini juga menyeret keterlibatan Amerika Serikat. Menurutnya, eskalasi konflik tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian global, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia yang pada akhirnya bisa merembet ke sektor pangan domestik.
“Dampak dari perang Iran, Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat ini perlu dicermati secara serius oleh pemerintah. Salah satu konsekuensi yang mungkin muncul adalah kenaikan harga minyak dunia, yang pada gilirannya memengaruhi biaya distribusi dan biaya produksi pangan di dalam negeri,” ujar politisi dari Fraksi PKS tersebut.
Ia mengingatkan, klaim pemerintah mengenai kecukupan stok pangan selama Ramadan tidak boleh dipahami secara sempit. Persoalan di lapangan, katanya, tidak sekadar menyangkut ketersediaan pasokan, melainkan juga menyentuh persoalan distribusi yang timpang serta stabilitas harga di pasar.
“Jika tidak diantisipasi secara matang, meskipun kita memiliki stok melimpah—seperti yang diklaim pemerintah pada awal Ramadan—tetap saja potensi lonjakan harga di pasar akan muncul. Salah satu penyebab utamanya adalah distribusi yang belum merata,” tegas Johan.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kenaikan harga minyak berpotensi memperbesar ongkos logistik secara signifikan. Kondisi tersebut dapat memperlambat penyaluran bahan pangan ke berbagai wilayah, khususnya daerah yang bergantung pada rantai distribusi panjang.
“Nah, ketika harga minyak meningkat, dampaknya akan terasa pada distribusi yang menjadi lebih mahal dan berpotensi terhambat. Karena itu langkah antisipasi harus dilakukan secara cepat dan terukur, bukan sekadar respons reaktif ketika masalah sudah muncul,” jelasnya.
Johan juga menekankan pentingnya memperkuat basis produksi pangan dalam negeri. Ketergantungan terhadap impor, menurutnya, harus ditekan secara bertahap agar Indonesia memiliki fondasi ketahanan pangan yang lebih kokoh.
“Situasi global ini seharusnya menjadi alarm bagi kita semua agar tetap fokus pada penguatan produksi domestik dan tidak terus bergantung pada impor. Kebijakan kedaulatan pangan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem ketahanan nasional,” pungkasnya.
Ia menambahkan, Komisi IV DPR RI akan terus mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif. Tujuannya jelas: memastikan gejolak global tidak berubah menjadi tekanan berat yang merugikan petani sekaligus membebani konsumen di dalam negeri.(*)
